Program insentif Cakap Nikah yang telah disahkan Bupati Bojonegoro, menjadi perbincangan beberapa kalangan. Usai gaduh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro anggarkan dana pencairan dari Biaya Tidak Terduga (BTT).
Masa remaja seharusnya dimanfaatkan sebaiknya oleh SS (17) tahun, asal Temayang, Bojonegoro. Namun sebaliknya, justru SS (17) tengah dimabuk asmara dan memilih menjalin hubungan dengan AM (26), asal Kepohbaru yang berstatus duda cerai.
Program insentif calon pengantin (Catin) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi perbincangan beberapa kalangan. Lantaran, pemohon atau catin harus terdata di Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda), sehingga sejumlah Catin di Bojonegoro tak dapat program insentif tersebut.
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro dan Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro sepakat mencegah pernikahan dini atau Dispensasi Nikah (Diska) yang beberapa bulan ini terus melonjak di Kabupaten Bojonegoro.
Mahasiswa Unigoro dan Puskesmas Desa Setren, Kecamatan Ngasem menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini serta Posyandu di balai desa setempat, Minggu (13/8/2023
Nikah siri di Indonesia, bukan merupakan hal baru. Bahkan praktiknya memang sangat marak terjadi.
Ratusan anak di Kabupaten Bojonegoro melangsungkan pernikahan dini. Mirisnya, rata-rata mereka hanya lulus dari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan Sekolah Dasar (SD). Oleh sebab itu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendorong pendidikan nikah dimasukkan ke kurikulum sekolah.
Jumlah pasangan nikah di bawah tangan alias nikah siri masih banyak ditemukan di Kabupaten Bojonegoro. Sejak Januari hingga Juni 2023, tercatat ada 24 perkara pengajuan isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.
Mayoritas orang menginginkan pernikahan secara legal yang diakui oleh agama dan negara. Namun sejumlah orang justru memilih pernikahan di bawah tangan atau nikah siri.
Angka perceraian dan pernikahan dibawah umur cukup tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) mengatakan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan perkara tersebut.