Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026. Hal ini, untuk mengantisipasi adanya laporan jika adanya keterlambatan atau potongan terhadap THR pekerja di Bojonegoro.
Sebanyak 315 istri di Kabupaten Bojonegoro menggugat cerai suaminya pada awal tahun 2026 ini. Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, selama bulan Januari tahun 2026 ini, terdapat 409 perkara cerai yang masuk.
Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan bahan bakar minyka (BBM) jenis solar di Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (6/1/2026). Gudang tersebut diketahui menyimpan sekitar 8.000 liter solar, sehingga api dengan cepat membesar dan memicu kepanikan warga sekitar.
Hadirnya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di Kabupaten Bojonegoro menarik untuk diulas. Ada tempat-tempat yang memang di stop untuk merokok.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi disahkan dan mulai berlaku. Dengan berlakunya regulasi ini, masyarakat, terutama perokok, wajib mematuhi larangan merokok di sejumlah ruang publik yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro pada tahun 2026 resmi mengalami kenaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMK Bojonegoro sebesar Rp 2.685.983 atau sekitar Rp 2,6 juta, naik sekitar Rp 160 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.
Rencana pembangunan pabrik bioetanol yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Bojonegoro menuai sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur.
Gelombang investasi baru diproyeksikan masuk ke Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 mendatang. Industri yang rencananya akan berdiri di Kota Ledre ini, diantaranya industri garmen, sepatu, dan rokok.
Rencana pembangunan pabrik bioetanol–metanol di kawasan hutan Kabupaten Bojonegoro masih tertahan di tahap perizinan. Hingga kini, megaproyek bernilai puluhan triliun rupiah tersebut, belum bisa berjalan. Sebab, masih menunggu persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Ratusan buruh rokok menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Bojonegoro. Mereka menolak pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dinilai merugikan para buruh dan petani tembakau, Rabu (12/11/2025).