Proses dugaan pelanggaran yang dilakukan salah seorang Calon Legislatif (Caleg) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) masih terus berjalan. Namun berawal adanya laporan dari masyarakat, penentuan pelanggaran dan tidaknya, sekarang ini ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.
Tahapan demi tahapan Pilpres maupun Pileg telah dilalui, namun hingga kini penetapan hasil Pemilu 2019 yang digelar serentak belum bisa diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro. Pasalnya pihaknya masih menunggu register dari Mahkamah Kontitusi (MK) sebagai pijakan untuk segera mengumumkan hasil tersebut.
Kejadian Aksi yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei tahun 2019 yang menolak hasil Pemilu 2019 di ibu Kota, yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat yang telah disusupi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kerusuhan, membuat beberapa tokoh masyarakat prihatin.
Beredar nama-nama korban yang meninggal dunia saat aksi yang digelar pada tanggal 21-22 Mei 2019 di Jakarta, salah satunya adalah ada nama warga Bojonegoro.
Dalam rangka menciptakan situasi yang aman, damai dan sejuk pasca pelaksanaan Pemilu 2019, Satuan TNI dan Polri bersama komponen masyarakat menggelar pengajian yang berlangsung di Masjid Al-Ihlas Polres Bojonegoro, Rabu (22/5/2019).
Jelang penetapan hasil Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Bojonegoro, masih terbilang kondusif dan aman, bahkan sampai saat ini, Polres Bojonegoro mengklaim bahwa tidak ada masyarakat Bojonegoro yang berangkat ke Jakarta.
Tahapan demi tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro telah dilalui, bahkan keputusan penetapan Presiden maupun Wakil Presiden bakal diumumkan oleh KPU RI Pusat pada tanggal 22 Mei mendatang. Guna menjaga keamanan dan menjaga kondusifitas di Bojonegoro jelang pengumuman itu, ratusan aparat kepolisian bakal diturunkan untuk menjaga keamanan.
Pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 beberapa waktu lalu, sukses diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, jumlah kehadiran melebihi target yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencapai sekitar 82 persen lebih
Seruan untuk menolak adanya People Power yang didengungkan oleh sekelompok masyarakat yang menolak hasil Pemilu 2019 tidak hanya datang dari tokoh agama Islam saja, di Bojonegoro Pendeta Stefanus yang merupakan tokoh agama Kristen juga menolak gerakan inskonstitusional itu.
Pilkades serentak di 156 Desa yang akan diselenggarakan pada 26 Juni 2019 ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro juga telah mengucurkan dana Rp7,8 miliar untuk pembiayaan kegiatan tersebut.