Skip to main content

Category : Tag: Pemprov


Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026

Arumi Bachsin Buka Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026

Pameran terbesar di Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026, Rabu (17/6/2026) malam resmi dibuka oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur masa bakti 2025–2030, Arumi Bachsin Elestianto Dardak.

Mbah Musrikah Berangkat Ke Panti Sosial di Magetan untuk Hidup Layak di Usia Senja

Di usia senjanya, perempuan yang telah kehilangan anak, suami, dan seluruh saudara kandungnya itu akhirnya mendapatkan tempat yang akan merawat dan mendampinginya menjalani hari-hari terakhir kehidupan dengan lebih tenang. Air mata haru mengiringi langkah Mbah Musrikah (70) saat meninggalkan Desa Ketileng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, menuju Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Magetan, kemarin.

Jateng Media Summit 2026

Jateng Media Summit 2026 Soroti Strategi Pemda Hadapi Hoaks dan Era Digital

Pengelolaan informasi publik di era digital menuntut strategi yang matang dari pemerintah daerah, bukan sekadar mengejar popularitas di media sosial. Hal itu menjadi benang merah dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah yang membuka rangkaian Jateng Media Summit 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026).

Bahas LKPJ Khofifah, DPRD Jatim Beri Catatan soal KUR dan Pendidikan

DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sorotan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.

DPRD Jatim Restui Dinas Ekraf, Khofifah Optimistis Investasi Kreatif Meningkat

DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati perubahan nomenklatur perangkat daerah dengan menambahkan sektor ekonomi kreatif dalam struktur dinas. Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi diubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.