Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lintas profesi yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Aliansi Merah Putih menggelar Konsolidasi Nasional Organisasi PPPK pada Sabtu-Minggu, 31 Januari hingga 1 Februari 2026, di Jakarta.
Kemenag RI mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5.872.189.200.000 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Latsar atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 resmi dibuka pada Senin (26/01/2026). Kegiatan yang digelar di aula kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Jl Teuku Umar Bojonegoro ini menjadi tahapan awal yang wajib diikuti seluruh CPNS di lingkup Pemkab Bojonegoro sebagai syarat utama untuk diangkat menjadi PNS secara penuh.
Presiden Prabowo Subianto mengmbil langkah tegas dengan mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan terkait Kawasan Hutan Nasional. Total ada 28 perusahaan yang mendapat sanksi.
Guna maningkatkan intensitas pengkaderan Nahdlatul Ulama di Kota Ledre, sebutan lain Kabupaten Bojonegoro, secara masif, Satuan Tugas (Satgas) Pengkaderan PCNU Bojonegoro melakukan rapat koordinasi di Auditorium Gedung Santoso Hardjosuwito Fakultas Syariah dan Adab (FSA) Unugiri.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sedang menyiapkan revitalisasi Pasar Kota Bojonegoro yang lebih representatif di 2026 ini. Revitalisasi ini sebagai respon atas perkembangan pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat dan ruang tumbuhnya silaturahmi antarwarga. Transformasi ini diharapkan akan menjadi tempat publik yang lebih bersih dan sehat.
Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di 2025, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemkab Bojonegoro telah menuntaskan 746 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Stiker “miskin” mulai dipasang di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro. Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro dapat memastikan kelayakan penerima dan masyarakat turut terlibat pengawasan dan validasi program agar tepat sasaran.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 nyaris mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Dari target 80 persen, Pemkab berhasil menyerap 79 persen.
Sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/449/KEP/412.013/2025 tertanggal 15 Desember 2025, inilah susunan lengkap Forkom BUMDesma Lembaga Keuangan Desa “Angling Dharma” Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030