Tahun 2025, Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat 325 perkara dispensasi kawin. Dari jumlah itu, 184 perkara diajukan dengan alasan yang sama: menghindari zina. Alasan ini mengungguli kehamilan maupun pengakuan sudah melakukan zina. Sebuah pola baru. Sekaligus tanda bahaya.
inerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan capaian positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp3,79 triliun atau 91,08 persen dari total pagu Rp8,20 triliun. Sementara realisasi belanja negara tercatat Rp7,47 triliun. Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan capaian ini mencerminkan kinerja fiskal yang efektif di tengah dinamika ekonomi daerah.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro memperkuat sinergi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya menata pengelolaan wakaf agar lebih tertib secara administrasi dan memiliki kepastian hukum. Kolaborasi lintas lembaga ini juga melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengampu keabsahan objek wakaf.
Hampir semua jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bojonegoro sudah pernah berkunjung di D'Konco Cafe. Terkini Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan cukup besar pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk instansi vertikal di Kabupaten Bojonegoro. Kali ini, pada APBD 2025, Pemkab menggelontorkan dana Rp37,2 Miliar untuk pembangunan fisik sejumlah instansi tersebut.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah resmi merilis aturan baru agraria, terkait bukti kepemilikan tanah lewat sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik. Nantinya, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat el yang datanya masuk dalam sistem pertanahan.
Terjaring Razia, 40 Orang Disidang di Pengadilan
Hari ini, Jumat (29/5/2020) Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro mempunyai Ketua baru. Pengambilan sumpah dan pelantikan sekaligus serah terima jabatan dilaksanakan di Aula Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.
Meskipun Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bojonegoro mendapatkan sertifikasi A excellent dibawah pimpinan Khamim Thohari, tidak membuatnya puas. Pasalnya masih ada Pekerjaan Rumah (PR) yang belum selesai, tapi Khamim Thohari harus pindah tugas ke Sumedang.
Melalui pencanangan zona integritas pada Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di ruang sidang Kartika, Selasa (6/6/2017), PN Kabupaten Bojonegoro berkomitmen meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun yang terkena proses hukum.