Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yakni dengan melakukan beberapa langkah diantaranya sinergi dengan Forkopimda dan stakeholder terkait hingga tingkat desa.
Pemkab Bojonegoro terus berusaha memberikan layanan air bersih bagi masyarakat. Hal ini sebagai langkah strategis mengurangi kawasan rawan kekeringan, terutama wilayah selatan Bojonegoro. Untuk itu, PDAM Tirta Buana Bojonegoro menggelar sosialisasi bersama HIPPAM dan warga Desa Mojosari, Kecamatan Kepohbaru, terkait suplai air baku melalui jaringan pipa PDAM, kemarin.
Panitia penyelenggara Olimpiade Matematika tingkat SD/MI di Gedung Serbaguna Kota Bojonegoro yang berujung ricuh dan dihentikan, disebut memiliki niat menipu publik. Sebab, data peserta yang dilaporkan ke polisi, dan realita di lapangan tidak sesuai.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdapat selisih anggaran hampir Rp1 Triliun, tepatnya Rp926 miliar.
Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk menyediakan layanan online dan shelter bagi korban kekerasan anak.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia mengendus transaksi uang pada judi online (Judol) di Kabupaten Bojonegoro mencapai Miliaran rupiah.
Pemkab Bojonegoro terus berupaya meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Salah satunya meningkatkan sinergi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai langkah optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya membangun dan memperluas 64 sarana air bersih Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) pada 2023. Pembangunan yang tersebar di sejumlah desa ini ditargetkan rampung akhir tahun.
Rapat Paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2024 kembali kandas di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (11/9/2023) kemarin.
Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penopang dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga peningkatan komoditas pertanian amat perlu dilakukan.