Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang mengikuti ujian pada tahun 2019 lalu pada hari Jumat, (26/02/2021).
Pos Komando (Posko) tingkat Desa/Kelurahan dibentuk untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Posko ini memiliki 4 fungsi, yakni untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa atau Kelurahan.
PPKM Mikro Jawa-Bali Diperpanjang Hingga Maret
Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang mengikuti ujian pada tahun 2019 lalu.
.jpg)
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, meninjau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di dua kelurahan di Jawa Timur yakni Perak Barat dan Kedung Baruk Surabaya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan terhadap pandemi Covid-19, salah satunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa Timur.
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang selama 2 minggu, dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021.
emerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat mengajukan sebanyak 1000 formasi. Dari total tersebut, 615 formasi diusulkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 385 formasi diajukan untuk tenaga guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), pada seleksi penerimaan 2021.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur yang semula terdiri dari 11 kota/kabupaten, kini bertambah 4 daerah, sehingga menjadi 15 daerah yang menerapkan PPKM.
Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro, Jumat (15/1/2021) ada sebanyak 205 orang.