PPK Kecamatan Dander masih melakukan rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2019. Diperkirakan rekapitulasi ini masih berjalan dan diperkirakan akan selesai hari ini, Rabu (24/4/2019) dan rekapitulasi ini hanya tinggal satu desa.
Insiden ketengangan yang terjadi di lokasi perhitungan suara di Kecamatan Kota terjadi dipicu masalah aturan baru pemberian DAA 1 kepada para saksi yang akan diberikan usai perhitungan seluruh desa selesai. Di lokasi hadir, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto yang juga salah satu Caleg.
Akibat ketegangan itu, KPU Bojonegoro turun ke lokasi, karena tampak pula Caleg Demokrat untuk DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil I (Kota, Trucuk, Kapas, Dander), Sukur Prianto.
Setelah sempat terhenti hampir satu jam, proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Kota Bojonegoro kembali dilanjutkan oleh PPK. Itu setelah hasil diskusi panjang tentang tuntutan saksi.
Proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Kota Bojonegoro, Senin (22/4/2019) sempat dihentikan sementara. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan argumentasi terkait permintaan saksi yang menginginkan salinan DAA 1 hasil plano itu usai perhitungan suara di setiap desa.
Setelah Pemilu serentak 17 April 2019 lalu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai melakukan rekapitulasi suara di setiap kecamatan. Khusus Kecamatan Kepohbaru, pelaksanaan rekapitulasi pindah lokasi.
Rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan salah satunya di Kecamatan Kota Bojonegoro, Minggu (21/4/2019) sempat terjadi perselihan antara saksi dan PPS.
Polres Bojonegoro mengawal ketat perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yakni dengan cara memberlakukan penebalan anggota di masing - masing PPK yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan mengirimkan anggota yang sebelumnya menjaga di TPS kembali ke masing - masing PPK.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi mengumumkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) tahap I tahun 2019. Namun, hanya dibuka untuk beberapa alokasi saja.
Usulan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro ditolak. Lantaran berkas yang diusulkan belum ada lampiran legal formal profesi anggota.