Terbitnya PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.
Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pengganti tenaga honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) rencananya bakal diselenggarakan pada 2019.
Pasca diterbitkannya PP 49 tahun 2018, tentang manajement Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), membuka sedikit angin segar bagi hononer eks K2. Namun mereka yang tergabung dalam FHK2 Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas berusia 35 tahun keatas belum merasa diuntungkan.
Dalam rangka pemantapan materi yang berkaitan tentang hukum, mahasiswa Prodi PPKn IKIP PGRI Bojonegoro belajar langsung di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro mulai 15 Oktober hingga 9 November 2018.
Komisi Pemilihan Umum Kebupaten (KPUK) Bojonegoro melakukan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pergantian Antar Waktu (PAW), Kamis (5/4/2018) di Kantor KPUK Bojonegoro, Jalan KH. M. Rosyid.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan maju dalam Pemilu 2019, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan partai berlambang ka'bah itu bernomor urut 10. Ketua Umum DPP PPP, Romakhurmuzy menyebut nomor sepuluh angka keramat.
Sebanyak 1.290 Panitia Pengawas Suara (PPS) dan 84 Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dari seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dilantik di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/3/2018). Pelantikan tersebut langsung dipimpin oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro, Abdim Munib.
Kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pilkada serentak 2018 dinilai oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah bagus dan semua bekerja secara baik. Evaluasi itu dilakukan atas dasar undang-undang yang berlaku.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro resmi melantik 1290 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 84 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilu nasional 2019. Kamis (8/3/2018) di Alun-Alun Kota Bojonegoro.
Rencananya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di desa akan diperpanjang sekaligus Pemilu 2019. Namun untuk ketua PPK dimungkinkan tidak masuk nominasi dan bisa saja diganti.