Pemerintah yang akuntabel, transparan dan informatif menjadi hal mendasar dalam keterbukaan informasi publik (KIP). Sistem ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Menjelang bulan Agustus, PCNU Bojonegoro telah mengawali mengibarkan bendera Merah Putih di halaman kantor di Jalan A. Yani, Kota Bojonegoro, Minggu (27/7/2025).
Forkopimda Kabupaten Bojonegoro hadir secara daring di Ruang Batik Madrim Gedung Pemkab Bojonegoro dalam acara peluncuran logo HUT ke-80 Republik Indonesia, Rabu (23/7/2025). Tema HUT tahun ini ialah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan resmi mulai dilakukan, yakni bertempat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro. Fasilitas ini memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Forkopimda mengikuti acara peluncuran tersebut secara daring di Pendopo Malowopati.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dan Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah, masuk dalam 5 Kepala Daerah Kepuasan Terbaik dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam survei yang dilakukan The Republic Institute, tingkat kepuasan publik mencapai 77,5%.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono bakal menggelar kembali dialog publik bersama masyarakat. Dialog ini rencananya akan digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro untuk mewadahi aspirasi seluruh masyarakat Bojonegoro.
Pada debat publik kedua, pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 01, Teguh-Farida menawarkan program ‘Bojonegoro Klunting’ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jalan Veteran Kota Bojonegoro disterilkan, hal tersebut lantaran salah satu hotel yang berada di jalan tersebut, digunakan untuk perhelatan debat calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro, Rabu (13/11/2024).
Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro ramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke Kejari Bojonegoro. Mereka mengembalikan mobil tersebut, lantaran keberatan dicap korupsi berjamaah oleh publik, Jumat (31/5/2024) siang.