Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 ini telah menerima bagi hasil 100 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari Pemerintah Pusat. Total pendapatan DBH Migas yang diterima mencapai Rp 1,94 triliun.
inerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan capaian positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp3,79 triliun atau 91,08 persen dari total pagu Rp8,20 triliun. Sementara realisasi belanja negara tercatat Rp7,47 triliun. Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan capaian ini mencerminkan kinerja fiskal yang efektif di tengah dinamika ekonomi daerah.
Realisasi dana desa (DD) di Kabupaten Bojonegoro, hingga November 2024 sudah mencapai 97,81 persen. Namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro mencatat masih ada 15 desa yang saat ini proses pencairan.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) merencanakan perbaikan atap lantai dinding (Aladin) di 2023. Sesuai rencana Pemkab Bojonegoro akan merenovasi sebanyak 296 rumah warga.
Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro, mencapai Rp47,8 miliar atau 67,53 persen. Realisasi PAD tertinggi diperoleh dari objek pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp29,8 miliar.
Realisasi pelunasan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) semua desa di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro telah tercapai 100 persen dan merupakan Kecamatan pertama yang PBB-P2 nya telas lunas.
Pendapatan dari pajak daerah terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, di 2019 ini penerimaan dari pajak ditarget sebesar Rp70 miliar lebih (70.946.541.686).
Rencana launching Kartu Petani Mandiri (KPM) yang bakal dilaksanakan di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang oleh Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro, terus disosialisasikan ke mitra kerja, Rabu (17/7/2019). Diundangnya mitra kerja Disperta itu agar ikut andil dalam persiapan launching KPM.