Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kembali menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan keuangan khusus (BKK) berupa Mobil Siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro, Senin (19/8/2024).
.jpg)
Polres Bojonegoro masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi, pada pengelolaan anggaran Covid-19 sekitar Rp90 Miliar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.
Dalam proses pengungkapan dugaan korupsi pengadaan mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro masih memperdalam peran sejumlah pejabat teras di Pemkab Bojonegoro.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto sempat melakukan penolakan saat proses penganggaran pengadaan bantuan keuangan khusus (BKK) berupa mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memastikan tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro itu lebih dari satu orang.
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap 2 dealer Suzuki UMC di Kota Surabaya. Penggeledahan tersebut, buntut dari dugaan korupsi mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Bojonegoro, Selasa (16/7/2024).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro berhasil menemukan benda penting, usai menggeledah kantor UMC Suzuki Surabaya. Barang tersebut, bisa menjadi bukti dugaan korupsi mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro.
Seluruh camat di Kabupaten Bojonegoro diperiksa secara bergilir oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dugaan korupsi pengadaan mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kabupaten Bojonegoro.
Inspektorat Kabupaten Bojonegoro membuka pendaftaran penyuluh anti korupsi (Paksi). Diawali dengan pendaftaran di Inspektorat Bojonegoro, kemudian ujian dasar anti korupsi (e-learning) via zoom oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LSP KPK).
Empat Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang korupsi pembangunan jalan di masing-masing desanya, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Selasa (25/6/2024) siang.