Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dinilai berhasil dalam memasarkan, mendorong peningkatan kualitas, serta membangun sistem UMKM. Sehingga menerima penghargaan ICSB Indonesia City Award 2019 dalam acara "Galang UKM Indonesia 2019" Senin (7/10/2019).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jawa Timur turut serta mendukung pelaksanaan Festival Samin 2019. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Jepang, Desa/Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (10/9/2019).
Sesaat setelah dibukanya pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), oleh Menkopolhukam, Wiranto, Rabu (3/7/2019), stand pameran Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur diserbu pengunjung. Belum satu hari jumlah pengunjung stand sudah mencapai hampir 100 orang.
Memiliki kesibukan belajar di perguruan tinggi mestinya tidak menjadi alasan bagi para generasi muda untuk tetap berkarya, lebih-lebih karya tersebut memiliki nilai jual. Berawal tugas pembuatan proposal Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) yang diselenggarakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) pada 2016 silam, ide bisnisnya mulai mengembang.
Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berupaya mengoptimalkan peran koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat potensial melalui Program Bina Usaha Mikro dan Program Bina Usaha Koperasi.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bojonegoro secara resmi telah ditetapkan sebesar Rp 1.858.613,77. Hal tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur 2019 telah ditetapkan oleh Gubernur Soekarwo. UMK tertinggi milik Kota Surabaya sebesar Rp3.871.053 dan UMK terendah milik Kabupaten Magetan dengan Rp1.763.267.
Dewan Pengupahan Kabupaten Bojonegoro mengusulkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Bojonegoro pada tahun 2019 sebesar Rp1.858.613,22 mengalami peningkatan sebesar Rp1.38,153 persen dibanding tahun 2018, sebesar Rp1.720.460,77 setiap bulannya.
Dengan format acara berbentuk Focus Grup Discussion (FGD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Komisi B bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, Rabu (7/11/2018).
Persaingan usaha dimungkinkan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, namun PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) siap bersaing dengan mengadakan pelatihan 'UMKM Go Online'. Kegiatan yang diikuti 78 pelaku usaha di Kota Ledre itu diadakan di Hotel & Resto MCM Bojonegoro, Kamis (20/9/2018). Hadir sebagaai pemateri dari RTIK dan kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bojonegoro, Elzadeba Agustina.