17:00 . Silaturahim IHM NU Kecamatan Kanor, Dihadiri 10.000 Anggota   |   16:00 . Dinas Perdagangan Wacanakan Pembuatan Kartu Penerima Elpiji Bersubsidi   |   15:00 . Kurangi Risiko Longsor, Kodim Dan Pemkab Tanam Rumput Vetiver   |   12:00 . Harga Bawang Putih Merangkak Naik, Cabai Berangsur Turun   |   11:00 . Sumur KWG-PWA1 Ditargetkan Produksi 150 Barrel Minyak Per Hari   |   10:00 . Pertamina EP Syukuran Tajak Sumur KWG PWA-1 di Trembes   |   09:00 . Intip Cerita Pemuda Bojonegoro Buat Sepeda Listrik   |   08:00 . Pertamina Group Jadi Mitra Terbaik PWI Tuban   |   07:00 . Anak Balita Tidak Mau Tidur Siang, Orang Tua Harus Bagaimana?   |   17:00 . TNI Bojonegoro Bekali Siswa SMKN Kasiman Kedisiplinan dan Wasbang   |   15:00 . Mengasyikan Anak-Anak TK Ini Bermain Sambil Belajar Budidaya Ikan   |   14:00 . Kemenag Ajukan Pembuatan Visa Jemaah Haji ke Surabaya   |   13:00 . Begini Tanggapan Warga Terkait Sensus Penduduk Online 2020   |   12:00 . Ada 10 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Bojonegoro   |   11:00 . Dishub Targetkan Rp31 Miliar dari Parkir Berlangganan 2020   |  
Thu, 27 February 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Friday, 21 December 2018 22:00

Pemkab Dinilai Belum Sepenuhnya Transparan dan Akuntabel

Pemkab Dinilai Belum Sepenuhnya Transparan dan Akuntabel

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianggap belum sepenuhnya menggunakan konsep Transparancy And Goverment Accountabillity (TGA). Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Advokasi IDfoS Indonesia, Ainun Na'im, kepada blokBojonegoro.com, Jumat (21/12/2018).

Pihaknya terus mendorong pemerintahan terbuka. Dengan data yang benar dan dari sumber yang kredibel hal itu diharapkan bisa mencegah polemik di publik tentang informasi pembangunan di Bojonegoro.

"Kita dorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Transparancy And Goverment Accountabillity," ucapnya pria yang juga Penyuluh Anti Korupsi Pratama KPK ini.

Menurutnya, pemerintah yang berpegang dan berkomitmen untuk terbuka dan bertanggungjawab atau bisa disebut dengan TGA jelas menjadi upaya pencegahan praktik korupsi di birokrasi.

"Dengan keterbukaan dan bentuk pertanghungjawaban seperti memberikan data, sama halnya pemerintah fair serta ikut dalam pencegahan korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Suyuti enggan ungkap data serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga November 2018. Alasannya, takut disalahkan oleh OPD.

Padahal, dengan data yang benar dari sumber yang kredibel. Maka dapat mencegah polemik publik. Dampak positifnya, tingkat kepercayaan dan dukungan ke publik terhadap Pemkab Bojonegoro semakin baik. [yud/lis]

Tag : pemkab, akuntabel


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat