22:00 . Jalan Beton Mulai Digarap, Ini Komentar Warga   |   21:00 . Sehari Sebelum Kecelakaan, Korban Buat Status Alam Kubur   |   20:00 . Tambahan 2 Orang Positif Covid-19 dari ODP   |   19:00 . Alhamdulillah....5 Orang Positif Covid-19 di Bojonegoro Sembuh   |   18:00 . Saksi: Tadi Saya Sudah Berteriak   |   17:00 . Perlintasan Kereta Tanpa Palang Pintu di Balen Memakan Korban Jiwa   |   16:00 . Besok, Semua Operator Sekolah Ikuti Diklat Online   |   15:00 . Sutikno: Pembatalan Kebarangkatan Jamaah Haji Adalah Langkah Tepat   |   14:00 . Kepala SMA/SMK yang Ikut Hadir Pelantikan di Surabaya di Rapid Test   |   13:00 . Jamaah Haji Batal Berangkat, Petugas Haji Dibubarkan   |   12:00 . Pemohon SIM Ramai, Jasa Anti Gores Kebanjiran Rejeki   |   11:00 . Pasca Lebaran, Pemohon SIM Membludak   |   10:00 . AKP Iwan Hari Gantikan AKP Rifaldhy Sebagai Kasat Reskrim Polres Bojonegoro   |   09:00 . Pelaku Wisata di Bojonegoro Siap Sambut New Normal   |   08:00 . Serbu....! Hanya 3 Hari Total Sport Ada Diskon Besar-Besaran   |  
Thu, 04 June 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Friday, 21 December 2018 22:00

Pemkab Dinilai Belum Sepenuhnya Transparan dan Akuntabel

Pemkab Dinilai Belum Sepenuhnya Transparan dan Akuntabel

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianggap belum sepenuhnya menggunakan konsep Transparancy And Goverment Accountabillity (TGA). Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Advokasi IDfoS Indonesia, Ainun Na'im, kepada blokBojonegoro.com, Jumat (21/12/2018).

Pihaknya terus mendorong pemerintahan terbuka. Dengan data yang benar dan dari sumber yang kredibel hal itu diharapkan bisa mencegah polemik di publik tentang informasi pembangunan di Bojonegoro.

"Kita dorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Transparancy And Goverment Accountabillity," ucapnya pria yang juga Penyuluh Anti Korupsi Pratama KPK ini.

Menurutnya, pemerintah yang berpegang dan berkomitmen untuk terbuka dan bertanggungjawab atau bisa disebut dengan TGA jelas menjadi upaya pencegahan praktik korupsi di birokrasi.

"Dengan keterbukaan dan bentuk pertanghungjawaban seperti memberikan data, sama halnya pemerintah fair serta ikut dalam pencegahan korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Suyuti enggan ungkap data serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga November 2018. Alasannya, takut disalahkan oleh OPD.

Padahal, dengan data yang benar dari sumber yang kredibel. Maka dapat mencegah polemik publik. Dampak positifnya, tingkat kepercayaan dan dukungan ke publik terhadap Pemkab Bojonegoro semakin baik. [yud/lis]

Tag : pemkab, akuntabel


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat