20:00 . 248 Siswa dari 3 Kabupaten Ikuti Rekrutmen Tenaga Kerja   |   19:00 . Lika-liku Perjalanan Usaha Putu Bambu Pertigaan Sumuragung   |   18:00 . Perawatan Kulit dengan Teknologi Canggih Mulai Hadir di Bojonegoro   |   17:00 . Cek Kelengkapan Mobil Siaga Desa   |   16:00 . Pertamina Serahkan 2 Unit Mobil Siaga Desa di Tuban   |   15:00 . Jatim Kondusif, Kecuali 4 Kabupaten   |   14:00 . 17 Kecamatan, Sementara DPTb Ada 2.412   |   13:00 . Target Seminggu, Pelipatan 4 SS Dikebut   |   12:00 . Jaga Lingkungan, PEPC Tanam Pohon Trembesi di Ngasem   |   11:00 . Terima Maaf Tirto.id, Laporan di Polda Jatim Dicabut   |   10:00 . Mahasiswa ITS Kunjungi Lapangan Banyuurip   |   09:00 . Solihin Jadi Timsel Komisioner KPU   |   08:00 . Ada Pemain Naturalisasi, Samsul Tak Takut   |   07:00 . Awas, Impotensi Bisa Terjadi di Malam Pertama!   |   20:00 . Samsul: Persaingan Ketat, Makin Semangat   |  
Wed, 20 March 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 13 February 2019 23:00

Standar Kompetensi Wartawan

Gugatan ke Dewan Pers Ditolak Hakim

Gugatan ke Dewan Pers Ditolak Hakim

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Dua organisasi, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menggugat Dewan Pers ke Pengadilan Jakarta Pusat pada akhir bulan April 2018.

Siaran pers yang diterima blokBojonegoro.com dari Sekretariat Dewan Pers, dasar gugatan yang diwakili oleh Heintje Grontson Mandagie dan Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA s, terhadap Dewan Pers, adalah terkait standar kompetensi wartawan yang menurut anggapan penggugat melampaui batas.

Penggugat menilai, Dewan Pers telah membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

"Penggugat beranggapan bahwa peraturan terhadap wartawan tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah dalam hal ini adalah pihak tergugat (Dewan Pers)," bunyi siaran pers yang sampai di meja redaksi blokBojonegoro.com, Rabu (13/2/2019).

Sebelumnya persoalan ini telah dimediasi tetapi tidak menemukan kesepakatan. Kasus ini pun diproses lebih lanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selama proses persidangan perkara yang memakan waktu sekitar 11 bulan ini, Dewan Pers membantah asumsi para penggugat.

Dewan Pers dengan tegas menyatakan bahwa lembaga ini memiliki fungsi berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf F) adalah sah, dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Hari Rabu (13/2/2019), Majelis Hakim menolak gugatan Atas Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum No. 235/PDT.G/2018/PN.JKT PST, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Antara Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sebagai penggugat melawan Dewan Pers sebagai tergugat.

Beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim yang diketuai Abdul Kohar, SH., .H. untuk menolak gugatan ke Dewan Pers di antaranya:

1. Pokok materi Gugatan Penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.

2. Karena pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) Dewan Pers maka harus di uji apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang –Undang atau peraturan yang ada.

3. Berdasarkan pertimbangan hukum angka 2 di atas, maka kewenangan untuk menguji sah tidaknya (melanggar hukum) kebijakan (peraturan) dari Dewan Pers bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan badan peradilan lain, yang mana kebijakan (peraturan) Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan.Kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"Atas pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan : Gugatan Penguggat (SPRI dan PPRI) tidak dapat diterima (ditolak) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara," tutup siaran pers dari Sekretariat Dewan Pers. [ito/mu]

Tag : Dewan, pers, standar, wartawan

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Monday, 18 February 2019 08:00

    Petani Kalitidu Menyemai Refugia

    Petani Kalitidu Menyemai Refugia Mengendalikan OPT padi dengan cara menanam Refugia juga dilakukan petani di Desa Pumpungan Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur....

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Wednesday, 24 October 2018 09:00

    LoKer dan Iklan Baris di bB

    Lebih Mudah dan Tepat untuk Promosi

    Lebih Mudah dan Tepat untuk Promosi Untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat luas, terutama pembaca setia blokBojonegoro.com, redaksi menyediakan kanal khusus untuk informasi lowongan kerja (LoKer) dan iklan baris....

    read more