Musdes Banyak Cacat Hukum, Pemkab Diminta Buat Juknis
blokbojonegoro.com | Friday, 10 February 2017 20:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) banyak desa yang masih cacat hukum. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta membuat petunjuk teknis (Juknis) terkait musyawarah tersebut.
Hal itu dibahas dalam rapat kerja antara Komisi A DPRD dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas PMD, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan, di Ruang Paripurna DPRD, Jumat (10/2/2017). "Jika Kades selenggarakan dan pimpin Musdes, maka hasil Musdes cacat hukum," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito.
Pasalnya Musdes sudah diatur dalam PP 43 tahun 2014 pasal 80 ayat (1). Namun sampai saat ini praktik pelaksanaan Musdes yang diselanggakan di kabupaten, masih banyak melanggar ketentuan. "Karena yang terjadi saat ini yang mengundang dan memimpin Musdes adalah Kepala Desa," jelasnya.
Ditambahkan, seharusnya pelaksaanaan Musdes sesuai ketentuan yang mengundang adalah BPD dan yang memimpin musyawarah adalah Ketua BPD. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RW dan Ketua RT, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, kelompok tani dan yang lainnya sebagai undangan.
"Untuk Komisi A merekomendasikan agar Pemkab membuat Juknis pelaksanaan Musdes, sehingga pelanggaran atas pasal 80 ayat (1) PP 43 tahun 2014 tersebut tidak terus berlanjut," imbuhnya.
Sebab jika Musdes dipimpin Kades, hal itu selain melanggar PP 43 tahun 2014 juga melanggar Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD khususnya pasal 38 ayat (1). [zid/lis]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
