RAPBD Tahun 2018 Meningkat Sekitar 13 Persen
blokbojonegoro.com | Wednesday, 22 November 2017 22:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Rancangan anggaran pendapatan tahun 2018 meningkat 13,34 persen, begitu juga dengan rancangan pembelajaan yang diestimasikan meningkat sebesar 13,46 persen. Hal ini tertera dalam Nota Keuangan Bupati Bojonegoro saat Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro 2018.
RAPBD Bojonegoro 2018 dari sisi pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp3 triliun 442 miliar 84 juta 166 ribu 46 rupiah 36 Sen, atau naik 13,34 persen. sedangkan dari sisi pembelajaan diestimasikan mencapai 3 triliun 417 miliar 84 juta 166 ribu 46 Rupiah 36 Sen atau mengalami peningkatan 13,46 persen.
Terkait hal ini, dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Bojonegoro, legislatif mengingatkan penggunaan anggaran Pemkab Bojonegoro. Hal itu itu disampaikan saat rapat pembahasan terkait penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro 2018, di ruang paripurna, Rabu (22/11/2017).
"Fraksi Partai Golkar hanya mengingatkan kembali, bahwa APBD adalah merupakan kunci utama untuk menggerakan roda pemerintahan, agar dapat berjalan sesuai dengan rel dan arah pembangunan di semua bidang bagi Bojonegoro kedepan, baik dari sisi pendapatan, maupun sisi belanja harus benar-benar mendapat perhatian semua pihak," kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Diana Hargiati.
Sehingga diharapkan tugas pokok dan fungsi masing-masing dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, sebagaimana telah disepakati bersama didalam Visi RPJMD, serta terwujudnya 6 (enam) Pilar Pembangunan di Bojonegoro dalam kurun waktu tahun 2013 2018.
"Terkait dengan itu semua, kami Fraksi Partai Golkar menyarankan agar didalam penggunaan anggaran tersebut nantinya, untuk lebih diprioritaskan pada belanja produktif, yang diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong kinerja BUMD agar lebih membenahi manajemen yang dikelola oleh SDM yang profesional," sebut Diana.
Berikutnya Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Ludfi menyampaikan, hasil pencermatan kajian dan Pendapat Fraksi Partai Demokrat, peningkatan anggaran diharapkan juga diimbangi dengan peningkatan PAD. Mengingat, saat ini PAD Bojonegoro hanya mampu menunjang 11 persen dari Pendapatan Daerah dan itu pun lebih didominasi oleh BLUD.
"Catatan fraksi kami bahwa upaya mendorong untuk menciptakan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru yang tidak membebani masyarakat, agar ke depan tidak terbebani oleh fluktuasi harga minyak dunia karena ketergantungan akan DBH Migas," sebutnya. [zid/lis]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
