Dugaan Pungli Asisten Kesehatan

Kadinkes Bojonegoro Imbau Jangan Ada Pungutan Liar

blokbojonegoro.com | Sunday, 03 February 2019 15:00

Reporter: Wahyudi, dkk

blokBojonegoro.com - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menepis adanya dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kota Ledre ini.

Meski demikian, pihaknya akan bergerak cepat menelusuri informasi terkait dugaan pungutan liar pengankatan tersebut. "Kami himbau supaya tidak ada pungutan, karena itu pelanggaran," katanya kepada blokBojonegoro.com, Minggu (3/2/2019).

Pihaknya tidak pernah memrintahkan hal itu. Ibu Bupati Bojonegoro, kata dia, sudah berpesan supaya 'Good Goverment' tidak ada iuran yang tak dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan pelanggaran.

Namun, ia membenarkan adanya iuran saat Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebesar Rp25 ribu per orang. Tetapi iuran tersebut, kata dia, hanya untuk menggandakan berkas administrasi.

Iuran itu akan ada kuitansi resmi dari Dinkes karena akan di SPJ kan oleh Puskesmas. Selain iuran tersebut tidak ada. Pihaknya sudah menyampaikan ke seluruh bersangkutan bahwa pengangkatan tidak dipungut biaya.

Diketahui, ada pengangkatan 401 orang tenaga pendukung pelayanan kesehatan pertengahan bulan Desember 2018, di beberapa Puskesmas dan ditengarai lebih banyak melakukan dugaan pungli dengan bungkus iuran Rp1 juta per orang.

Formasi yang mendapat SK dari Bupati Bojonegoro itu di antaranya bidan, perawat, Sarjana Kesehatan Masyarakat, analis kesehatan, rekam medis, sanitasi, farmasi, ahli gizi, penjaga malam, sopir ambulance, cleaning service dan tenaga administrasi.

Sebelumnya, dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeruak setelah SK Bupati pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan membuat Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah geram. Bahkan, ia akan menindak tegas siapa saja yang terlibat.

Pihaknya saat ini tengah mendalami kebenaran informasi tersebut di lapangan. Dan jika memang benar ada iuran atau upeti untuk oknum terkait yang menamakan Pemkab/Bupati Bojonegoro akan ditindak.

“Bahkan SK pengangkatan bisa saya batalkan. Karena itu menciderai gerakan good governance kita,” tegas Bupati Anna. [yud/ito]

Tag : dugaan, kadinkes, bojonegoro, puskesmas

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini