Masalah Data, Srikandi DPRD Bojonegoro Soroti Bantuan yang Tak Tepat Sasaran

blokbojonegoro.com | Wednesday, 13 May 2020 20:00

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Pandemi Covid-19 berdampak di masyarakat, sehingga membuat pemerintah pusat sampai daerah banyak menggelontorkan bantuan kepada masyarakat. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) program Kemendes, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos dan bantuan yang lainnya.

Bahkan beberapa bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran penerima manfaat di tingkat bawah, seperti perangkat desa mendapat bantuan dampak virus corona tersebut. Hal itu mendapat sorotan para Srikandi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.

"Ini sangat meresahkan Pemdes karena seperti BST ini banyak yang tidak sesuai sasaran. Padahal data tidak dari bawah, tapi yang kena imbas warga, Kepala Desanya terus," kata wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitro'atin.

Sementara itu ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi menyebut, sebenarnya permasalahan pendataan warga tidak mampu sudah jadi problem sejak lama dan berdampak pada penyaluran bantuan sosial. Hal ini tentu semakin runyam dengan situasi darurat yang terjadi saat pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat, provinsi dan daerah melalukan program pemberian paket stimulus ekonomi dengan berbagai kebijakan masing-masing. "Sekarang kita tidak punya cukup waktu untuk singkronisasi dan verifikasi data kemiskinan ditengah pandemi," ungkap politisi perempuan partai Gerindra itu.

Seharusnya lanjut Sally, bantuan baik dari pemerintah pusat (kementerian dan lain-lain) dan Pemerintah Provinsi ini dilakukan satu pintu pendataan, yaitu kewenangan pendataan pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pasalnya lebih memahami peta kemiskinan didaerah masing-masing.

Sebab bantuan dari pusat turun langsung kepada penerima ada komplain tidak tepat sasaran pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. "Jangankan mengusulkan penggantian data penerima bansos Covid-19, untuk mengajukan perubahan PKH program uang sudah bertahun-tahun saja kita didaerah mengalami kesulitan. Sebab kriteria miskin sudah waktunya direvisi, kemiskinan di tiap-tiap daerah memiliki karakteristik berbeda, pemerintah daerah pasti lebih memahami peta sebaran dan karakteristiknya," terang anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dua periode itu.

Sedangkan politisi perempuan PDI Perjuangan, Natasha Devianti melihat banyak bantuan Covid-19 disalurkan mulai pusat, provinsi dan daerah. Ia sangat apresiasi masyarakat yang secara sadar mengembalikan bantuan, karena merasa masih banyak yang lebih membutuhkan.

"Namun dengan adanya kejadian ini membuktikan bahwa penerimaan bantuan ini masih tidak tepat sasaran," sebut Sasa panggilan akrab Natasha Deviyanti kepada blokBojonegoro.com.

Sasa yang duduk di Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menambahkan, data yang digunakan untuk penerima BST ini data memang langsung dari pusat dan sepertinya itu data lama, sehingga ini menjadi kendala di semua daerah. Sedangkan terkait BLT DD, diharapkan RT mendata warganya dengan sangat teliti.

"Jangan sampai ada yang tertinggal atau pun ada yang tumpang tindih. Dan dijelaskan ke masyarakat siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan BLT DD, karena memang ada beberapa syarat untuk dapat BLT di antaranya bukan penerima BPNT, PKH dan bantuan lainnya," pungkas politisi yang juga pembalap nasional perempuan itu. [zid/mu]

Tag : bantuan pemerintah, blt dd

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini