15:00 . Gugat KPU ke Bawaslu, Bapaslon Nurul-Nafik: Silon Sering Error   |   06:00 . Setahun Jadi ISTeK ICsada, Akreditasi Kampus Ungu Dapat Predikat Baik   |   20:00 . PHE Raih Penghargaan dalam IPA Convex 2024   |   19:00 . Geliat┬áMemperingati Hari Buku   |   18:00 . Tiga Klub Milik Exco PSSI Melenggang Babak 16 Besar Liga 3 Nasional   |   17:00 . HUT Dekranasda ke-44, Ketua Dekranasda Bojonegoro Ajak Kader Terus Gali Potensi dan Tingkatkan Kreatifitas.   |   16:00 . Bapaslon Nurul Azizah-Nafik Sahal Akan Gugat KPU Bojonegoro   |   15:00 . KPU Bojonegoro Kembalikan Berkas Dukungan Bapaslon Nurul Azizah-Nafik Sahal   |   14:00 . TP PKK Sarangan Gelar Pelatihan Racik Ramuan Toga   |   12:00 . Kacabdindik Bojonegoro Tuban Dukung Gerakan Kantin Halal bersama LP3H KAHMI   |   11:00 . Laga Pamungkas, Persibo Gagal Tumbangkan Adhyaksa Farmel FC   |   09:00 . Usung Anna Muawanah Maju Cabup Bojonegoro, PKB Beri Kebebasan Pilih Wakil   |   07:00 . MI Islamiyah Kepoh Gelar Munaqosah Tahfidz Juz 30 dan 100 Hadits Metode Yahqi   |   20:00 . Gudang Arsip Bank BTPN Bojonegoro Terbakar, Kerugian Capai Rp60 Juta   |   17:00 . Cegah Stunting, Pemdes Kauman Beri Pelatihan Inovasi Dawet Sayuran   |  
Sun, 19 May 2024
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Masalah Data, Srikandi DPRD Bojonegoro Soroti Bantuan yang Tak Tepat Sasaran

blokbojonegoro.com | Wednesday, 13 May 2020 20:00

Masalah Data, Srikandi DPRD Bojonegoro Soroti Bantuan yang Tak Tepat Sasaran

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Pandemi Covid-19 berdampak di masyarakat, sehingga membuat pemerintah pusat sampai daerah banyak menggelontorkan bantuan kepada masyarakat. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) program Kemendes, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos dan bantuan yang lainnya.

Bahkan beberapa bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran penerima manfaat di tingkat bawah, seperti perangkat desa mendapat bantuan dampak virus corona tersebut. Hal itu mendapat sorotan para Srikandi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.

"Ini sangat meresahkan Pemdes karena seperti BST ini banyak yang tidak sesuai sasaran. Padahal data tidak dari bawah, tapi yang kena imbas warga, Kepala Desanya terus," kata wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitro'atin.

Sementara itu ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi menyebut, sebenarnya permasalahan pendataan warga tidak mampu sudah jadi problem sejak lama dan berdampak pada penyaluran bantuan sosial. Hal ini tentu semakin runyam dengan situasi darurat yang terjadi saat pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat, provinsi dan daerah melalukan program pemberian paket stimulus ekonomi dengan berbagai kebijakan masing-masing. "Sekarang kita tidak punya cukup waktu untuk singkronisasi dan verifikasi data kemiskinan ditengah pandemi," ungkap politisi perempuan partai Gerindra itu.

Seharusnya lanjut Sally, bantuan baik dari pemerintah pusat (kementerian dan lain-lain) dan Pemerintah Provinsi ini dilakukan satu pintu pendataan, yaitu kewenangan pendataan pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pasalnya lebih memahami peta kemiskinan didaerah masing-masing.

Sebab bantuan dari pusat turun langsung kepada penerima ada komplain tidak tepat sasaran pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. "Jangankan mengusulkan penggantian data penerima bansos Covid-19, untuk mengajukan perubahan PKH program uang sudah bertahun-tahun saja kita didaerah mengalami kesulitan. Sebab kriteria miskin sudah waktunya direvisi, kemiskinan di tiap-tiap daerah memiliki karakteristik berbeda, pemerintah daerah pasti lebih memahami peta sebaran dan karakteristiknya," terang anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dua periode itu.

Sedangkan politisi perempuan PDI Perjuangan, Natasha Devianti melihat banyak bantuan Covid-19 disalurkan mulai pusat, provinsi dan daerah. Ia sangat apresiasi masyarakat yang secara sadar mengembalikan bantuan, karena merasa masih banyak yang lebih membutuhkan.

"Namun dengan adanya kejadian ini membuktikan bahwa penerimaan bantuan ini masih tidak tepat sasaran," sebut Sasa panggilan akrab Natasha Deviyanti kepada blokBojonegoro.com.

Sasa yang duduk di Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menambahkan, data yang digunakan untuk penerima BST ini data memang langsung dari pusat dan sepertinya itu data lama, sehingga ini menjadi kendala di semua daerah. Sedangkan terkait BLT DD, diharapkan RT mendata warganya dengan sangat teliti.

"Jangan sampai ada yang tertinggal atau pun ada yang tumpang tindih. Dan dijelaskan ke masyarakat siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan BLT DD, karena memang ada beberapa syarat untuk dapat BLT di antaranya bukan penerima BPNT, PKH dan bantuan lainnya," pungkas politisi yang juga pembalap nasional perempuan itu. [zid/mu]

Tag : bantuan pemerintah, blt dd



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Monday, 19 February 2024 20:00

    PEPC JTB Kunjungi Kantor Baru BMG

    PEPC JTB Kunjungi Kantor Baru BMG Perwakilan PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12, Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina mengunjungi kantor redaksi blokBojonegoro.com (Blok Media Group/BMG), di BMG CoWorking Space, Jalan Semanding-Sambiroto, Desa Sambiroto, Kecamatan...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat