Dasar Hukum Penentuan Sewa Pasar Kota, ini Penjelasan Pemkab Bojonegoro
blokbojonegoro.com | Saturday, 02 January 2021 06:00
Reporter: Parto Sasmito
blokBojonegoro.com - Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait ketentuan sewa los dan kios yang ada di dalam Pasar Kota Bojonegoro. Hal itu sesuai dengan Pasal 116 (1) Permendagri 19 /2016, yakni Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota: a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Hal itu dikatakan oleh Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Faisol Ahmadi. Kepada blokBojonegoro.com, Faisol menjelaskan, pada dasarnya pasar kota dan pasar-pasar daerah lainnya merupakan Barang Milik Daerah.
"Dalam pengelolaannya Bupati selaku pengelola BMD memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan tarif sewanya melalui Keputusan Bupati," ungkapnya.
Faisol mengulas, sebagaimana amanat dr Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Th 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian ditindaklanjuti Pemkab Bojonegoro dengan Perbup 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah.
"Selama ini atas harga sewa BMD yang kita lakukan melalui proses apraisal terlebih dahulu, baru kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang mana penetapan harganya harus di atas harga dari apraisal. Kenapa demikian, karena jangan sampai terjadi kerugian negara/daerah," tutur Faisol
Sehingga, lanjut Fasiol, Bupati yang paling berwenang untuk menetapkan harga sewa BMD yang harus ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Bupati). Berbeda dengan pajak/retribusi daerah yang harus diatur dalam Perda namun dapat dieavaluasi setiap 3 tahun dan dituangkan dalam Perbup (UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah).
"Oleh karena itu, hal ini sekaligus informasi kepada seluruh masyarakat Bojonegoro dari lapisan apapun, apabila kurang paham atau ingin tahu terkait dengan segala aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah kami persilahkan datang langsung ke Pemkab," pesan Faisol.
Tag : Dasar, hukum, sewa, pasar, bojonegoro, kabag
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
