Bojonegoro Masih Menunggu Juknis Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Tanah
blokbojonegoro.com | Saturday, 19 June 2021 08:00
Kontributor: Uul Lyatin
blokBojonegoro.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah resmi merilis aturan baru agraria, terkait bukti kepemilikan tanah lewat sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik. Nantinya, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertifikat tanah elektronik atau e-sertifikat yang datanya masuk dalam sistem pertanahan.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Hal ini diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021 lalu.
Meski demikian, Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP), BPN Kabupaten Bojonegoro, Hilman mengatakan, hingga saat ini BPN Bojonegoro belum menerapkan pelayanan sertifikat-el yang dimaksud. Sebab, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat.
Pendaftaran tanah secara elektronik nantinya berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya. Masyarakat pun diminta tidak khawatir terkait keamanan datanya.
"Setelah ada beberapa informasi terkait sertifikat elektronik bulan Februari lalu, hingga saat ini belum ada kelanjutan khusus terkait sertifikat elektronik itu, dan Bojonegoro belum menerapkannya," ujarnya.
Adapun pergantian surat elektronik tanah ini tidak serta merta keseluruhan masyarakat diharuskan untuk mengganti. Namun hanya bagi mereka yang mengajukan pergantian sertifikat elektronik saja yang akan di proses ganti.
"Ini kan bentuknya mengganti ya, jadi ya kalau masyarakat mau mengganti sertifikatnya menjadi bentuk elektronik ya akan kita layani. Semua kembali ke masyarakat sendiri," imbuhnya.
Dengan adanya sertifikat elektronik tanah ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses sertifikatnya, selain itu lebih memudahkan masyarakat untuk mengurus pergantian sertifikat tanah serta membuat sertifikat baru.
"Dari BPN sendiri nantinya kalau sertifikat elektronik segera diluncurkan, sasaran utama kita ialah pendaftar baru. Jadi bagi mereka yang baru mau mendaftarkan tanahnya serta dari mereka yang sertifikat tanahnya rusak atau bahkan hilang, nantinya kalau disini sudah menerapkan sertifikat elektronik ya mereka akan mendapatkan sertifikat elektronik itu," tutur Hilman.
Dalam hal penyelenggaraannya, Hilman menyatakan, nantinya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dan PMNA No 3 Tahun 1997 akan berlaku secara berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.
"Untuk pemberlakuan ini kita masih menunggu arahan dan petunjuk teknis dari pusat untuk lebih lanjutnya. Intinya kita masih menunggu," pungkasnya. [lyn/lis]
Tag : Sertifikat, tanah, kebijakan
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
