Terima Seluruh Aspirasi, Komisi B DPRD Bojonegoro Lakukan Kordinasi Intens
blokbojonegoro.com | Friday, 09 September 2022 10:00
Reporter: M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Aksi turun jalan sejumlah massa gabungan yang mendemo kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu, ditanggapi penuh oleh Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro. Komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan ini, memahami apa yang menimbulkan reaksi dari kalangan mahasiswa menyampaikan aspirasinya terkait kenikan harga BBM yang baru saja diumumkan 5 hari lalu.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi mengungkapkan, bahwa saat ini memang situasi yang sulit. Dimana baru saja masyarakat mengalami terpaan badai Covid-19 selama dua tahun terakhir, ekonomi baru saja pulihn, namun ada kebijakan pemerintah perihal kenaikan harga BBM sehingga yang memicu reaksi publik.
"Tapi prinsipnya kami DPRD Bojonegoro menerima seluruh aspirasi yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya. Kami menerima, tapi sebagaiamana yang kita tahu, mekanisme terkait penggodokan kenaikan BBM ini adalah mutlak dari pemerintah pusat," ujar Sally kepada blokBojonegoro.com.
Politisi Parta Gerindra ini menambahkan, meski mekanisme penggodokan tersebut ada di lingkaran pusat, bukan berarti perwakilan dari DPRD Bojonegoro tidak bisa menyampaikan apa-apa saja yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa wakil rakyat memiliki hak suara yang sama, sehingga bisa memahami apa saja yang disampaikan oleh mahasiswa, dan menindaklanjuti kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang ada.
"Disni kita juga intens berkoordinasi dengan pihak Kementerian, kita juga melakukan koordinasi dengan DPR yang ada di pusat supaya dapat mengurai, apakah ada langkah dan upaya lain yang bisa mengevaluasi sehingga saat terjadi kontraksi ekonomi tidak kemudian kenaikan BBM adalah satu satunya opsi yang dipilih oleh pemerintah," terangnya.
Padahal, lanjut Sally, pemerintah bisa mengoptimalkan aspek lain. Misalnya pungutan pajak, pungutan retribusi, dan pendapatan negara laim yang bersumber dari non pajak. Pemerintah bisa juga mengurangi dan mengukur belanja-belanja yang tidak perlu, dengan memprioritaskan belanja-belanja yang sifatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kebijakan pusat.
"Tapi bagaimana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD yang sudah melakukan banyak hal. Upaya kita memangkas biaya transportasi dengan membangun jalan dan jembatan yang ada di Bojonegoro," jelasnya menyinggung kinerja Pemkab Bojonegoro melayani masyarakat.
Yang tadinya mungkin untuk menuju Bojonegoro, sebelum adanya jembatan Trucuk masyarakat harus memutar berapa Kilometer yang bisa dihemat dengan dibangunnya jembatan Trucuk. Kemudian jembatan Malo, sebelum ada jembatan masyarakat harus memutar, juga jembatan Kanor yang baru selesau dibangun.
Tujuan dari peasa pembangunan Pemkab Bojonegoro ini, membangun jalan dan jembatan dan seluruh infrastruktur yaitu untuk memangkas biaya produksi. Hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti mobitas muatan hasil panen, distribusi prosuksi dagang, dannlain sebagainya.
Komisi B DPRD Bojonegoro berharap, agar jalan dan jembatan yang dibangun dan akses yang semakin dipermudah, dapat menekan pengeluaran biaya ekonomi masyarakat semakin rendah. Apalagi APBD Bojonegoro yang digelontor untuk embangunan irigasi, jalan usaha tani (JUT), serta bendungan, supaya berkah dari minyak yang diambil dari Bojonegoro juga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarkat Bojonegoro melalui pembangunan-pembangunan tersebut.
"Tak hanya itu, hari ini kita juga mendorong tidak hanya pembengunan infrastruktur namun juga pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan, sehingga itu kami harap juga bisa menekan kontraksi ekonomi yang terjadi saat ini," tukas Sally. [feb/mu]
Tag : dprd bojonegoro
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
