15:00 . Masuk Perdana Pasca Libur Lebaran, Pemkab Bojonegoro Sidak Kehadiran ASN   |   13:00 . Pasca Libur Lebaran, Samsat Bojonegoro Diserbu Ribuan Warga   |   12:00 . Siap Dukung Swasembada Pangan Nasional, Bupati Bojonegoro Siapkan Sektor Pertanian di Bojonegoro Lebih Maju   |   10:00 . Cerianya Napi di Lapas Bojonegoro Bisa Bertemu Keluarga Saat Lebaran   |   18:00 . Selama Arus Mudik-Balik, 40 Ribu Penumpang Naik-Turun di Stasiun Bojonegoro   |   10:00 . Pj Sekda Bojonegoro Benarkan Mobil Dinas Camat yang Dipakai Mudik ke Sumatra   |   08:00 . Mobil Dinas Camat di Bojonegoro Diduga Digunakan Mudik ke Sumatra   |   16:00 . Dihantui Longsor dan Banjir Bandang Saat Hujan, Ini Langkah Pemkab Bojonegoro   |   14:00 . Puncak Arus Balik di Bojonegoro, Begini Persiapan Polisi!   |   13:00 . Waspada! BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Terjadi Selama Arus Balik Lebaran di Bojonegoro   |   14:00 . Arus Balik Lebaran, Ribuan Pemudik Tinggalkan Bojonegoro   |   13:00 . Situasi Arus Balik Lebaran di Perbatasan Bojonegoro-Ngawi   |   16:00 . Perspektif Siapa Pemenang Sejati dari Kemenangan ini?   |   15:00 . Menko PMK RI Prof Pratikno Halal bi Halal   |   12:00 . Program KUSUMO, Bupati Bojonegoro Berdialog Langsung di Rumah Warga   |  
Wed, 09 April 2025
Jl. Desa Sambiroto, Kec. Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Dewan Pers Terbitkan SE Larangan Wartawan Minta THR Kepada Pejabat

blokbojonegoro.com | Friday, 05 April 2024 14:00

Dewan Pers Terbitkan SE Larangan Wartawan Minta THR Kepada Pejabat

 Reporter: Lizza Arnofia

blokBojonegoro.com - Menjelang Idul Fitri 1445 H, Dewan Pers menerbitkan Surat Edaran Nomor: 346/DP/K/III/2024, yang melarang wartawan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pejabat.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menegaskan, langkah ini untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihaknya juga mengimbau semua pihak untuk tidak memberikan THR, permintaan barang atau sumbangan yang mungkin diajukan atas nama media.

"Ini sebagai langkah untuk menjaga integritas profesi wartawan serta mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegasnya.

Ninik Rahayu menegaskan, pemberian THR kepada wartawan adalah tanggung jawab setiap perusahaan pers. Bukan tanggung jawab pejabat, perusahaan atau instansi pemerintah. Sehingga jika oknum wartawan yang meminta THR kepada lembaga pemerintah atau swasta maka lembaga tersebut harus menolaknya.

"Jika ada oknum wartawan yang meminta THR dengan cara memaksa, memeras, atau mengancam. Segera mencatat identitas, nomor telepon dan alamat oknum tersebut dan melaporkannya ke pihak berwajib," tegas Ninik.

Larangan ini juga sebagai bentuk sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik serta menegakkan nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Menurutnya, dewan pers tidak akan mentolerir praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan meminta-minta THR.

"Dengan langkah ini, Dewan Pers berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi profesi wartawan. Serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media," pungkasnya. [liz/lis]

 

 

Tag : larangan, wartawan, minta, THR



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat