KOPRI PMII Soroti Angka Stunting di Bojonegoro: Banyak Ibu Hamil Kesulitan Akses Gizi

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com - Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro menyoroti kasus stunting di Kabupaten Bojonegoro yang belum tuntas. Hingga saat ini, setidaknya masih terdapat sebanyak 1.930 balita alami stunting.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Bojonegoro tercatat 12 persen, turun dari 14,1 persen pada 2023, dan merosot tajam dibanding beberapa tahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka 24 persen.

Sementara, di website Aplikasi Stunting Bojonegoro (Astro) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro hingga bulan ini masih terdapat 1.930 balita yang mengalami stunting, dengan prevalensi sekitar 2 persen dari total balita yang terpantau. Pemerintah daerah menargetkan prevalensi turun hingga 9 persen di akhir 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ketua KOPRI PC PMII Bojonegoro, Salisus Agustin Zainur Rohmah mengungkapkan, capaian angka ini tidak boleh membuat pemerintah puas diri. Sebab belum seluruhnya anak di desa mendapatkan gizi cukup.

“Stunting bukan sekadar angka yang bisa dipamerkan dalam laporan. Pertanyaannya, apakah anak-anak di pelosok desa benar-benar sudah mendapat gizi cukup? Apakah posyandu di tingkat dusun berjalan efektif? Itulah yang harus dijawab pemerintah,” ungkap Salisus, Jum'at (19/9/2025).

Salisus juga menyoroti masih lemahnya akar penanganan stunting di masyarakat. Menurutnya, program pemerintah sering kali berhenti di level seremonial tanpa evaluasi yang serius.

“Kalau kita jujur, masih banyak ibu hamil yang kesulitan akses makanan bergizi, masih ada keluarga yang belum paham pola asuh dan gizi seimbang. Selama masalah dasar ini tidak disentuh serius, angka stunting hanya akan jadi bahan klaim, bukan perubahan nyata,” bebernya.

Tak hanya itu, Salisus juga mendorong adanya transparansi data dan keberanian pemerintah dalam membuka fakta di lapangan. Sehingga tidak ada gap antara statistik data laporan dengan realita yang terjadi di lapangan.

“Kita butuh keberanian pemerintah untuk tidak sekadar mengejar target 9 persen, tetapi memastikan setiap balita benar-benar lepas dari ancaman stunting. Jangan sampai ada gap antara laporan di atas kertas dengan realita di desa,” pungkasnya. [riz/mad]