Perkembangan sektor jasa di Bojonegoro menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Griya Dharma Kusuma (GDK) menjadi hotel bintang tiga.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2015 dan berdasarkan Inflansi Serta PDB Nasional sebanyak 8,71%, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro tahun 2018 resmi menjadi Rp1.720.460.
Dari 74 koperasi yang dibekukan tahun ini ada beberapa indikator didalamnya. Indukatoe ini yang membuat koperasi tidak berjalan sehingga tidak ada kegiatan dam melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) lebih dari dua tahun.
Dari ribuan koperasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 74 koperasi dibekukan oleh Dinas Koperasi (Dinkop) di tahun 2017. Pembekuan dilakukan pada koperasi yang sudah tidak aktif lagi dan tidak melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) lebih dari dua tahun. Sebelumnya koperasi dikatakan vakum dan baru dibekukan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rutin menggelar razia penyakit masyarakat. Hasilnya dalam razia tersebut para aparat penegak peraturan daerah (Perda) berhasil mengamankan tiga wanita pekerja seks komersial (PSK) dan dua orang germo.
Kekurangan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Bojonegoro pada bulan Januari 2018 mencapai 49.097 keping.
Pada tahun 2018 ini, jumlah lowongan pekerjaan (Loker) yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, mencapai 2177 lowongan.
Meksi angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro diklaim menurun, namun setiap tahunnya angka perceraian di Pengadilan Agama (PA) masih mencapai ribuan. Di tahun 2017 saja cerai gugat tercatat ada sebanyak 1.793 kasus, sementara di bawahnya ada cerai talak dengan jumlah kasus sebanyak 950.
Kepala Dinas Sosial, Helmy Elisabeth mengatakan, di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan dana Rp3,1 miliar diperuntukkan guna mengatasi kemiskinan yang ada. Data terpadu dari Kementrian Sosial, ada sebanyak 575.439 masyarakat Kota Ledre yang masih berstatus miskin.
Sebanyak 47 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima Surat Keputusan (SK) purna tugas atau pensiun, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2018 di Pendopo Malowopati, Selasa (9/1/2018).