Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Susy Susilawati, mengecek langsung kesiapan kantor Unit kerja imigrasi kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro, Senin (29/1/2018). Namun sebelum diresmikan tanggal 3 Februari 2018, didapati peralatan kantor belum sesuai spek.
Bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selain adanya Surat Menteri Sosial Republik Indonesia yang memastikan gratis, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan 10 kilogram.
Mendekati masa jabatan habis Maret 2018 mendatang, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengevaluasi seluruh isu strategis di Kota Ledre. Pasalnya banya keluhan dari masyarakat, sehingga perlu disempurnakan untuk kepentingan masyarakat.
Kekurangan tenaga pendidik untuk sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro, terlebih untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini, mau tidak mau Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi jalan utama untuk mengatasi kekurangan guru, demi kelancaran kegiatan belajar mengajar.
Sampai akhir Januari 2018, setidaknya masih ada sembilan desa di Kabupaten Bojonegoro yang belum melantik perangkat desa terpilih. Dimungkinkan sembilan Kepala Desa (Kades) di daerah tersebut terancam diberhentikan sementara waktu.
Keberadaan Kantor Imigrasi di Jalan Pattimura Kabupaten Bojonegoro dinilai akan mempermudah pengawasan orang asing di Kota Ledre.
Pada 2018 ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bojonegoro, menargetkan penyampaian pengumpulan target zakat sebanyak 2 Milyar. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan target tersebut Baznas Bojonegoro mengadakan Rapat kerja pada Sabtu (27/1/2018) yang dihadiri oleh Perwakilan Baznas Provinsi Jatim, Ketua dan pengurus Baznas Bojonegoro serta OPD Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Bojonegoro, melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) pada tahun 2018 ini berencana akan membangun 35 embung.
Rencananya kantor Imigrasi di Kabupaten Bojonegoro akan diresmikan tanggal 3 Februari 2018, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Namun awal bulan Februari 2018 pelayanan sudah dilakukan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menjamin pembuatan paspor akan lebih mudah.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia (RI) mencanangkan satu desa satu embung. Hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Bojonegoro, sehingga pada tahun 2017 embung di Bojonegoro mencapai 501 lokasi.