Setelah beberapa waktu lalu dilakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kini sebanyak 47 PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2018 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima surat keputusan (SK) Purna Tugas di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Rabu (7/2/2018).
Hingga saat ini, seluruh tempat karaoke di Kabupaten Bojonegoro belum mempunyai izin. Hal tersebut, dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bojonegoro, Mujiono.
idak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pendirian usaha bidang pariwisata di Bojonegoro, dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.
Warga Desa Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro menolak keberadaan usaha karaoke di Kafe Yes hingga surat izinya keluar. Diharapkan, dengan kejadian ini pemilik usaha tempat karaoke maupun kafe di Bojonegoro menyelesaikan perizinan terlebih dahulu sebelum beroperasi.
Dari ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pengisian perangkat pada 2017 lalu, hingga kini masih ada sembilan Kepala Desa (Kades) yang bandel belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga kesembilan kades mendapat kartu kuning atau peringatan kedua dari Bupati Bojonegoro Suyoto.
Pemkab Bojonegoro benar-benar mempersiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya digelar tahun 2018 ini. Pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp.22,6 miliar, untuk gaji CPNS baru nantinya.
Tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pajak pendirian usaha di Bojonegoro dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.
Adanya kasus korupsi di beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kinerja pendamping desa dipertanyakan. Karena itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menilai kinerja pendamping desa perlu dievaluasi, agar kejadian tersebut tidak kembali terjadi dan meluas ke desa yang lain.
Merasa tak ditanggapi Kejaksaan Negeri (Kejari), beberapa warga Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melaporkan Kepala Desa (Kades) mereka dengan dugaan korupsi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Senin (5/2/2018).
Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi andalan dalam menentukan tolak ukur pembangunan. Sehingga data yang dihasilkan harus berkualitas, supaya kebijakan yang diambil untuk menyikapi hasil survei sesuai kebutuhan masyarakat.