Adanya wacana pajak bagi usaha rumah kos, ternyata membuat penyewa kos ketar-ketir akan adanya kenaikan untuk sewa kamar. Pasalnya belum ada pajak kos saja biaya untuk sewa kamar kos mewah satu bulan sudah tinggi.
Tidak hanya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumberrejo yang dipastikan molor. Pembangunan RSUD Sosodoro Djatikoesomo juga tidak tuntas tahun ini, lantaran anggaran yang sejatinya dialokasikan untuk pembangunan RSUD tahun ini disunat dari total anggaran awal.
Tim rekrutmen perangkat desa tidak dapat menggunakan dana dengan seenaknya. Pasalnya dalam proses seleksi biaya dibatasi Rp15 juta, yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa dengan menggunakan dana APBDes setempat masing-masing.
Pasca pengesahan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang perangkat desa, persaingan warga menduduki jabatan tersebut akan terjadi. Pasalnya ribuan perangkat desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro akan segera diisi.
Setelah payung hukum pengisian perangkat desa selesai dibahas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 1 tahun 2017, tentang perangkat desa dan peraturan bupati Bojonegoro nomor 36 tahun 2017, tentang peraturan pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 1 tahun 2017.
Sebelum pengisian perangkat desa dilakukan, pemerintah kabupaten Bojonegoro akan menarik seluruh Sekretaris desa (Sekdes). Sehingga para perangkat desa tersebut harus bersiap angkat koper dari desa tempatnya menjabat.
Penyaluran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan kembali dilakukan di Kecamatan Ngasem, Sabtu(15/7/17). Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan Bank BNI setempat dipantau langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan IX (Bojonegoro- Tuban) Kuswiyanto.
Meskipun pelaksanaan rekrutmen perangkat desa masih ditunggu masyarakat, namun Bupati Bojonegoro, Suyoto mentargetkan rekrutmen sudah selesai dilakukan September. Sehingga bulan Oktober bisa dilakukan pelantikannya.
Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono siang tadi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2016.
Terindikasi double job, puluhan Pendamping Desa (PD) yang tergabung dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dipanggil.