Guna mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani Bojonegoro, Dinas Pertanian (Diperta) Bojonegoro mengajukan tambahan pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Pusat untuk distribusi tahun 2018 ini.
Sebelum masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto habis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan dua kali mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni pertama pada Oktober 2017 dan ke dua, Rabu (7/2/2018) kemarin. Namun mutasi yang pertama, belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Untuk menekan peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai Kabupaten Bojonegoro targetkan peredaran rokok ilegal pada tahun 2018 di bawah angka 10 persen. Penargetan tersebut dirasa bisa tercapai, lantaran Bea dan Cukai Bojonegoro selalu melakukan patroli di pasar maupun toko-toko kecil.
Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kota Bojonegoro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro, memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin berwirausaha, dengan mengadakan pelatihan kerajinan tangan.
Aparatur Pemerintah Desa (hasil pengisian perangkat desa yang digelar tahun 2017) ini mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Senin (12/2/2018) di Pendopo Malowopati.
Perangkat desa baru yang sudah dilantik, mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan pemahaman tugas fungsinya di pemerintahan desa. Sehingga mengetahui tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai perangkat desa dalam membantu pemerintahan di desa.
Setelah Beacukai mengenakan pajak terkait Vapor atau Vape (Rokok Elektrik) sebesar 57% dari penjualan eceran, kini, undang-undang terkait Petunjuk Teknis (Juknis) Vapor akan diterbitkan, serta diperkirakan pada bulan Juli 2018 mendatang sudah bisa diterapkan.
Fenomena kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di Kabupaten Bojonegoro tidak bisa dianggap remeh, karena belum ada sebulan sudah ada dua kasus yang terjadi. Sehingga pengawasan orang tua terhadap sang buah hati perlu ditingkatkan, lantaran para pelaku kekerasan adalah orang dekat yang sudah dikenal.
Impor jagung yang dilakukan Kementerian Perdagangan tak seharusnya dilakukan, meskipun impor 171.660 ton jagung mutlak untuk kebutuhan industri. Pasalnya kebijakan yang dilakukan tersebut tidak memihak masyarakat dan bisa mematikan petani, utamanya petani di Kabupaten Bojonegoro-Tuban yang sentra jagung, sehingga secara tegas Wihadi Wiyanto menolak adanya kebijakan tersebut.
Molornya jembatan baru penghubung Kota Bojonegoro dengan Kecamatan Trucuk yang berada di pertigaan lampu merah jalan MH. Tamrin, pengerjaannya molor dari tarjet. Pelaksana proyek dijadwalkan pengerjaan selesai akhir Maret, jika belum selesai juga rekanan terancam diblacklist.