Oknum Kontraktor di Bojonegoro Gerilya Tawarkan Fee Tinggi ke Kades Penerima BKKD

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com - Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, mengingatkan agar pemerintah desa (pemdes) tidak terjebak praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sukur, saat ini banyak oknum pengusaha jasa konstruksi yang menawarkan imbalan fee cukup tinggi kepada kepala desa. Informasi yang ia terima, terdapat oknum kontraktor yang menawarkan fee hingga 20 persen dari nilai pengerjaan.

"Saya mendengar banyak kepala desa (kades) ditawari fee oleh oknum pengusaha jasa konstruksi mulai 10 persen hingga 15 sampai hampir 20 persen, maksud saya jangan sampai pemdes terjebak situasi yang demikian,” ungkap Sukur, Senin (15/9/2025).

Politisi senior Partai Demokrat itu menyebut, penawaran fee yang tinggi sangat berisiko terhadap mutu proyek. Sebab, jika fee yang ditawarkan mencapai 20 persen, maka anggaran yang semestinya untuk mempertahankan mutu proyek, justru terpangkas.

“Itu kalau misalnya yang ditawarkan ke kadesnya sudah 15 persen, terus kontraktornya ambil berapa? Jika kontraktornya ambil 10 persen, kan sudah 25 persen? La nanti mutu pengerjaannya seperti apa?, nah ini yang harus kita jaga," ujarnya.

Sukur menekankan agar para Kades penerima BKKD mematuhi juklak-juknis yang telah dikeluarkan Pemkab Bojonegoro, dan benar-benar mengikuti bimtek yang sudah disiapkan, mulai dari perencanaan, metode lelang hingga pelaksanaan.

"Harapannya agar anggaran BKKD lebih dari Rp600 miliar ini manfaatnya betul-betul dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat desa, dan tidak menimbulkan masalah hukum di belakangnya," tegasnya.

Sementara itu, Kades Kepohkidul Kecamatan Kedungadem, Samudi, membenarkan ada oknum yang ingin bekerja sama dalam pelaksanaan BKKD tahun 2025 ini. Namun ia mengaku tidak menanggapi karena belum ada surat keputusan resmi terkait pencairan anggaran tersebut.

"Saya katakan kalau soal BKKD Kepohkidul saya belum dapat SK resmi, jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan soal BKKD,” tuturnya.

Hal senada, disampaikan Kades Ngelo Kecamatan Margomulyo, Tri Maryono. Ia menegaskan tidak ada kontraktor yang menawari fee. Meski begitu, pihaknya siap menjalankan BKKD sesuai aturan yang berlaku.

"Kami jalankan BKKD sesuai regulasi yang ada, apalagi Desa Ngelo baru kali ini dapat BKKD. Sejak 2021 belum pernah dapat. Jadi jangan sampai ada masalah,” pungkasnya. [riz/mu]