Perlindungan Sawah untuk Kembangkan Sektor Pangan di Tengah Ancaman Krisis Global

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com - Pemkab Bojonegoro mengambil langkah strategis untuk terus mengembangkan sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan fenomena perubahan iklim. Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi harga BBM dunia yang diprediksi akan memicu kenaikan harga barang dan menurunkan daya beli masyarakat. Ketahanan pangan dinilai menjadi satu-satunya "katup penyelamat" ekonomi daerah.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa saat ini luas sawah yang terlindungi baru mencapai 43.000 hektare. Sementara itu, target dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar 93.000 hektare.

"Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan rakyat. Kita harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang (RT RW) yang prosesnya dimulai pada April ini," ujar Wakil Bupati.

Untuk mendukung akurasi data tersebut, Pemkab Bojonegoro menggerakkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro.

Meskipun secara administratif status PPL kini berada di bawah pemerintah pusat, Nurul Azizah menekankan agar para penyuluh tetap bekerja sepenuh hati untuk masyarakat Bojonegoro. "Jangan ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak Ibu lahir dan bekerja di Bojonegoro, maka kontribusinya harus untuk penguatan pangan masyarakat Bojonegoro," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, menjelaskan bahwa tantangan ke depan cukup berat, terutama menghadapi puncak musim kemarau pada bulan Juni mendatang. PPL diminta aktif mengedukasi petani agar memilih komoditas tanam yang sesuai dengan ketersediaan air guna menghindari kerugian akibat kekeringan.

Selain perlindungan lahan, Pemkab juga menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Berkaca dari keberhasilan di daerah lain, penggunaan mesin pompa air bertenaga listrik dinilai jauh lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada BBM.

Melalui sinergi perlindungan lahan yang masif, akurasi data geotagging, dan efisiensi biaya produksi, Kabupaten Bojonegoro optimistis dapat mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan yang tangguh di tengah ketidakpastian global. [riz/mad]