Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com — Mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi pada 2026, Polres Bojonegoro mulai memperkuat kesiapan personel, peralatan, hingga koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana bisa berlangsung cepat dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Kesiapsiagaan Bencana tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 yang dipimpin Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty di halaman Mapolres Bojonegoro, Rabu (4/11/2026) pagi.
Apel ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan hingga RSB Wahyu Tutuko.
Dalam arahannya, AKBP Yenni Diarty menekankan lima langkah penting untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memetakan wilayah rawan bencana sekaligus mengaktifkan kembali desa tangguh bencana.
Kedua, menyusun dan melaksanakan mitigasi risiko sejak dini untuk menekan potensi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Ketiga, memastikan kesiapan personel dan peralatan agar selalu dalam kondisi siap pakai.
Keempat, menyosialisasikan jalur evakuasi serta menyiapkan lokasi penampungan sementara yang aman bagi masyarakat terdampak. Kelima, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral dengan didukung prosedur operasional standar yang jelas.
"Kami sudah memerintahkan para Kapolsek untuk segera melaksanakan pemetaan wilayah atau kawasan rawan bencana dan mitigasi apabila terjadi," ungkap AKBP Yenni.
Polwan lulusan Akpol tahun 2005 ini menegaskan, seluruh unsur tidak boleh meremehkan potensi bencana. Setiap sumber daya harus dimaksimalkan agar penanganan dapat dilakukan secara optimal ketika situasi darurat terjadi.
"Tentunya tanggung jawab dalam penanggulangan bencana ini kita punya prinsip tidak boleh underestimate. Seluruh kekuatan, sumber daya harus kita maksimalkan," tegas Polisi asal Sumatera ini.
Selain kesiapan teknis, AKBP Yenni juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam penanganan bencana. Menurutnya, keterlambatan respons dan lemahnya koordinasi dapat memperbesar dampak yang dialami masyarakat.
Karena itu, seluruh instansi harus membangun koordinasi yang solid, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan ketika bencana terjadi," pungkas Eks Kasatlantas Polrestabes Palembang itu. [riz/mad]
