Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Bojonegoro-Babat, tepatnya di Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Bojonegoro-Babat, tepatnya di Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Dekananto Eko Purwono dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim). Ia menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto.
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Dekananto Eko Purwono dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim). Ia menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto.
Sehari melepas jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, langsung dilantik dan menduduki jabatan spesial, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Sehari melepas jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, langsung dilantik dan menduduki jabatan spesial, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
16 Pendonor Darah Sukarela (PDS) asal Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan atas dedikasi mereka telah mendonorkan darah sebanyak 75 kali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur dalam kegiatan penganugerahan yang dipusatkan di Gedung Grahadi, Surabaya, kemarin.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Salah satu model transaksi yang banyak terjadi di masyarakat adalah akad gadai (rahn). Praktiknya, seseorang yang membutuhkan uang menyerahkan harta atau aset tertentu sebagai jaminan (watsiqah) kepada pihak yang memberikan pinjaman (hutang).