Kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dilingkup Sekolah Dasar (SD) memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Bahkan selama ini guna mengisi kekosongan tersebut pihak sekolah yang kekurangan guru PAI mengangkat guru kontrak.
Minimnya guru Pendidikan Agama Islam (PAIS) di Bojonegoro harusnya menjadi perhatian serius dinas terkait. Pasalnya keberadaan guru PAIS pastinya kian tahun pasti akan terus berkurang, bahkan pada tahun 2021 keberadaan guru PAIS hanya tersisa 226 guru.
Kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAIS) memang sangat memprihatikan, bahkan total keberadaan guru PAIS di Bojonegoro dari semua jenjang mulai tingkat TK hingga SMA dan samapai pengawas kini hanya tersisa 409 guru saja.
Ribuan guru madrasah non PNS di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, bakal segera mendapatkan insentif Rp250 ribu perbulan.
Sebuah rumah di komplek perumahan guru SMPN 3 Mastrip RT.15/RW.05 Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar, Jumat (5/10/2018) sekitar pukul 01.10 Wib.
Menjadi guru tentu bukan semata-mata sekadar nama maupun status saja. Justru menjadi guru adalah profesi mulia yang hari ini sudah terlihat sisi kesejahteraannya. Mulai dari tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan lainnya bagi guru dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, membantah adanya aksi mogok sejumlah guru honorer atau GTT/PTT yang mulai dilakukan mulai hari ini Senin (1/10/2018) hingga 5 hari, oleh karenanya, saat ini Disdik tidak melakukan langkah antisipasi apapun.
Meskipun para honorer katagori II yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro, tidak henti-hentinya memperjuangkan nasib mereka. Namun setelah berbagai pertimbangan, K2 memastikan tidak mogok mengajar.
Aksi guru honorer Bojonegoro, saat melakukan audiensi dengan anggota DPRD Bojonegoro, langsung mendapatkan perhatian, Bahkan aksi itu langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan mulai dari DPRD Bojonegoro, Ketua PGRI hingga Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) setempat.
Dengan membawa sejumlah atribut dan tulisan, ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya rekrutmen CPNS dengan aturan yang tidak berpihak kepada guru honorer, baik GTT ataupun PTT.