Aksi ratusan guru honorer Bojonegoro membawa 5 tuntutan, agar bisa dipenuhi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Oleh karenanya usai melakukan aksi jalan para guru honorer tersebut bertemu dengan perwakilan guna menyampaikan tuntutan.
Ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya mengangkat K2 menjadi PNS tanpa tes dan batas usia.
Ratusan guru honorer dari seluruh sekolah tingkat SD hingga SMA melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah.
Guru Madrasah di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro, non inpassing dan belum bersertifikasi bakal mendapatkan insentif. Hingga kini masih dalam tahap perhitungan dan rencananya bakal akan dipetakan berapa jumlahnya.
Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dibawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, pada 2019 mendatang direncanakan bakal mendapat insentif dari Pemerintah Kabupaten yang anggarannya mencapai 2,76 miliar.
Dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memang membawa angin segar bagi peminatnya. Terlebih lagi, bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAIS). Pasalnya selama ini jumlah guru tersebut di Bojonegoro terbilang cukup banyak.
Salah satu guru Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 terpilih mengikuti kegiatan guru program kemitraan yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, untuk menjadi Instruktur Nasional Pembelajaran di Sekolah yang ada di Provinsi Papua.
Perkembangan dunia pendidikan terubah seiring perkembangan zaman, termasuk pola pengajaran. Sehingga tenaga pengajar diminta harus meningkatkan kompetensinya dalam proses belajar mengajar, agar siswa mampu memahami dan penerima materi yang disampaikan.
.jpg)
Tunjangan Profesi Guru (TPG) Bojonegoro di bawah naungan Dinas Pendidikan tetap ada, bahkan nilai anggaran tersebut mencapai total Rp105,570,073,200. Total tersebut sudah dicairkan 2 triwulan yakni triwulan pertama sebesar Rp53,046,437,500 dan ke dua sebesar Rp52,523,635,700.
.jpg)
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi anak usia dini agar tercipta suasana nyaman saat Kegiatan Belajar mengajar (KBM), Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro memberikan pelatihan untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) se-Bojonegoro.