Respon Wajib Pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty periode ketiga ini dipastikan meningkat dibanding periode kedua. Di periode kedua yang dimulai dari Oktober sampai akhir Desember tax amnesty diikuti sekitar 1.400 Wajib Pajak.
Dikeluarkannya izin rekomendasi tiga tambang di Kabupaten Bojonegoro dirasa sudah sesuai regulasi. Pasalnya sudah dilakukan verifikasi oleh tim sesuai SK Bupati nomor 188/284/KEP/412.11/2016, untuk menyikapi surat dari Provinsi Jawa Timur.
Keluarnya rekomendasi izin pertambangan di Kabupaten Bojonegoro dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencananya, dalam bulan ini wakil rakyat akan memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengklarifikasi keluarnya rekomendasi tersebut.
Terkait maraknya beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini yang berdiri di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perdagangan Kabupaten setempat mengaku jika pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi tentang pendirian SPBU mini.
Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro akan melakukan pendataan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terkait keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini atau Pertamini.
Persoalan bangsa yang paling menonjol hari ini adalah, persoalan financial karena anggaran negara yang defisit, soal pangan yang masih dikuasai kartel-kartel dagang, energi yang harganya dipermainkan negara besar serta soal SDM yang masih butuh proses menuju lebih baik.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai negeri sipil (PNS) diangkat untuk mengisi instansi pemerintah. Hal ini turut mempengaruhi guru-guru PNS yang diperbantukan untuk mengajar di sekolah swasta.
Setidaknya ada tiga lokasi tambang di Kabupaten Bojonegoro yang keluar izin bertambangannya. Namun tiga titik tersebut diduga tidak masuk Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan mempertanyakan hal itu.
Untuk meningkatkan pengunjung di tahun 2017, empat wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro berencana akan menambah fasilitas. Keempat wisata tersebut, di antaranya Agro Belimbing di Desa Ngeringenrejo, Gerabah Malo, Atas Angin di Sekar, dan Texas Wonocolo.
Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) banyak desa yang masih cacat hukum. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta membuat petunjuk teknis (Juknis) terkait musyawarah tersebut.