Menjelang panen raya padi di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pertanian (Disperta) mengadakan rapat koordinasi (Rakor) di kantor dinas setempat, Senin (30/1/2017). Rakor dihadiri stakeholders terkait untuk menbahas serapan gabah di Kota Ledre.
Tempat penampungan sementara (TPS) pedagang palawija Pasar Banjarrejo, di Kelurahan Ngrowo sampai saat ini mangkrak. Padahal revitalisasi pasar Banjarrejo sudah hampir rampung.
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro turut menyoroti pelantikan Direktur Utama BUMD BBS yang baru. Sebab BUMD BBS dirasa memiliki pekerjaan rumah atau tugas berat dalam menjalankan BUMD, agar mampu menyumbang PAD Kabupaten Bojonegoro.
Keberadaan Direktur Utama (Dirut) suatu perusahaan sangat penting untuk kemajuan usaha. Begitupula Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Dua kali dipimpin Dirut dari luar Bojonegoro, keberadaan PT BBS yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum moncer.
Per 1 Januari 2017 PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 VA. Hal itu sesuai peraturan pemerintah ESDM No 28 Tahun 2016 tentang Penyesuain Tarif Listrik yang mendasrkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Mundurnya Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Eddy Fritz Dommingus, memunculkan harapan baru untuk tokoh lokal memimpin perusahaan plat merah tersebut. Harapan itu disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bojonegoro, Budiono.
Angin segara dirasakan para para guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mencairkan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) maupun non GTT.
Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, Polres Bojonegoro sudah menyiapkan jajarannya untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik guna menciptakan situasi yang kondusif saat perayaan.
Agenda pembahasan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/1/2017) harus tertunda. Pasalnya belasan Raperda tersebut masih berada di Provinsi Jawa Timur.
Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro, masih terus mengupayakan agar bisa meningkatkan jumlah kepesertaan yang terdaftar di kantor yang terletak di Jalan Untung Suropati. Target yang dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan mencapai 43.000 orang lebih.