Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya Tenaga Guru Honorer K2 (THK2) di Bojonegoro diduga mengalami ketidaksesuaian administratif antara Permenpan RB dan BKN pusat. Oleh karena itu, belasan THK2 Bojonegoro, Selasa (9/10/2018) mendatangi Kantor DPRD Bojonegoro, untuk mengadukan hal tersebut.
Pendaftaran peserta pawai budaya dalam rangka Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-341 bulan Oktober tahun 2018 ini, masih terus dibuka oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro hingga 9 Oktober pukul 13.00 Wib.
Meskipun para honorer katagori II yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro, tidak henti-hentinya memperjuangkan nasib mereka. Namun setelah berbagai pertimbangan, K2 memastikan tidak mogok mengajar.
Ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya mengangkat K2 menjadi PNS tanpa tes dan batas usia.
Ratusan guru honorer dari seluruh sekolah tingkat SD hingga SMA melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah.
Terkait adanya surat dari Forum Komunikasi GTT/PTT K-2 yang berisi izin untuk tidak mengajar selama 6 hari kerja, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro memberikan himbauan kepada Kepala UPT Pendidikan Wilayah I-XII dan Kepala SMP Negeri Kabupaten Bojonegoro.
Di Bojonegoro ada 4.000 lebih honorer GTT/PTT. Selama 6 hari, mereka izin kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak menjalankan tugas mengajar selama 6 hari kerja, mulai 1 hingga 6 Oktober 2018 mendatang.
Pawai budaya tahun 2018 ini dalam rangka menyambut Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-341, seluruh peserta pawai tidak diperbolehkan membawa sound saat pelaksanaan arak-arakan.
Kesempatan Honorer Kategori II (K2) yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirasa semakin tipis, setelah diterbitkannya Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapaan kebutuhan calon PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018. Sehingga K2 di Kabupaten Bojonegoro meminta Pemkab Bojonegoro untuk mengusulkan ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dibatalkan.
Adanya informasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), membuat para guru honorer kategori II (K2) hanya bisa gigit jari. Sehingga mereka yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD, Senin (17/9/2018) sore.