Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, salah satu calon kepala desa nomor urut 02, Moch Anang Bahrudin, secara resmi mengajukan surat keberatan kepada panitia pemilihan. Surat tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan PAW Desa Lebaksari terkait hasil pemungutan suara yang digelar pada 21 Mei 2026 lalu.
Konjen Republik Indonesia Jeddah, Yusron B. Ambary, mengonfirmasi bahwa 19 Warga Negara Indonesia (WNI) saat ini tengah diamankan oleh aparat keamanan Arab Saudi. Belasan WNI tersebut ditangkap atas dugaan berbagai pelanggaran hukum selama musim haji 2026.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 050/481/412.022/2026 tentang pelaksanaan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun 2026.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk memperkuat satuan pendidikan binaan Kementerian Agama. Menag mengaku telah mengajukan usulan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Tambahan anggaran difokuskan pada upaya memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan di Indonesia.
Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Sumberrejo, Balen, Kapas, dan Sukosewu, H. Sukur Priyanto, hari ini menggelar reses masa sidang I tahun 2026 di Desa Bangilan, Kecamatan Kapas. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias menyampaikan aspirasi, Rabu (4/2/2026).
Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Bojonegoro, Senin (2/2/2026) sore, kembali memicu genangan air di ruas Jalan Pattimura. Padahal, hujan yang turun belum sampai satu jam, namun air sudah menggenangi badan jalan hingga menyerupai kolam dan mengganggu arus lalu lintas.
Kemenag RI mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5.872.189.200.000 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Pemkab Bojonegoro telah menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD TA 2026.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran. Wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.
Sepanjang tahun 2025, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bojonegoro mencatat 6.518 pelanggaran lalu lintas terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dari jumlah tersebut, pengendara sepeda motor menjadi penyumbang pelanggaran tertinggi.