Proyek pembangunan Pasar Kota Bojonegoro senilai Rp79,9 miliar akhirnya memasuki tahap pelaksanaan. Setelah melalui proses tender ulang, PT Tiara Multi Teknik asal Kota Surabaya ditetapkan sebagai pemenang dan dijadwalkan menandatangani kontrak pada akhir Juni 2026.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rembug Pajak Daerah, di Griya Dharma Kusuma (GDK), Rabu (24/6/2026). Rembug pajak tersebut mengambil tema 'Evaluasi dan Implementasi Sistem Tapping Box (Jatim Tax) bagi Pelaku Usaha'.
Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memantapkan persiapan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun 2026 melalui rapat koordinasi lintas sektor yang telah digelar di Gedung Ahmad Yani Makodim 0813 Bojonegoro, pada Selasa (23/6/2026).
Pemkab Bojonegoro terus berupaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai program intervensi. Salah satunya melalui kegiatan Intervensi Kerentanan Pangan Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro hari ini menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-X di Kantor DPC PPP Bojonegoro, kawasan Jalan Panglima Polim, Minggu (14/6/2026).
Apresiasi terhadap komitmen tersebut juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan penghargaan atas konsistensi dan komitmen Bupati Bojonegoro dalam menyukseskan berbagai program kerakyatan, khususnya program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bojonegoro terus berusaha ikut mendorong kesuksesan program-program Pemkab. Diantaranya porgram Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kodim 0813 Bojonegoro mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun 2026 yang akan dipusatkan di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem.
DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sorotan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.
DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya.