Kasus Suginanto (44), petani asal Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya muncul dorongan penyelesaian melalui restorative justice (RJ), kini Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro turut mendesak Perhutani KPH Padangan membuka kembali ruang penyelesaian secara restoratif.
Harapan penyelesaian perkara melalui jalur restorative justice (RJ) kini tengah diupayakan dalam kasus yang menjerat Suginanto (44), petani asal Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro hingga masuk bui.
Di balik kasus hukum yang menjerat Suginanto (44), petani asal Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, tersimpan kisah tentang kondisi ekonomi keluarganya yang memprihatinkan.
Sebanyak 7.353 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bojonegoro diblokir oleh pemerintah. Pemblokiran tersebut, berkaitan dengan adanya indikasi aktivitas judi online (judol) yang terdeteksi dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro mengambil langkah taktis dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Yakni dengan menggelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Sinergi Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian Agama serta jajaran pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 100 daerah rintisan awal Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Melalui program ini, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 36 Bojonegoro hadir membawa komitmen besar: memutus rantai kemiskinan struktural bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui akses pendidikan gratis berkualitas tinggi dan berbasis asrama.
Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.
Akurasi dan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan bimtek Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/4/2026).
Dinsos Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memberikan perlindungan terhadap warga lanjut usia. Melalui program pendampingan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinsos Bojonegoro secara resmi memfasilitasi pemindahan lansia dengan kebutuhan khusus menuju Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Pasuruan, Jawa Timur, Senin, (20/04/2026).