Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) reguler Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebar ke ratusan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari daftar penerima, terdapat 10 desa yang mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Penanganan dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022, hingga kini belum menemui titik akhir.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melantik lima Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) di Pendopo Malowopati, Jumat (17/7/2026). Empat diantaranya menggantikan kepala desa yang tersandung kasus korupsi hingga harus menjalani hukuman penjara.
Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan poros desa di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, mulai menjadi perhatian. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kini mendalami dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp2,7 miliar tersebut.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada eks Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiharto, dalam perkara dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan Tahun Anggaran 2021.
Eks Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiarto dituntut penjara enam tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan tahun 2021.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, berinisial STR, ditetapkan tersangka dugaan korupsi APBDes hingga BKKD oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Senin (4/5/2026).
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, STR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan dana desa, Senin (4/5/2026) petang.