Pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bojonegoro, memberikan fasiltas kepada sejumlah karyawan swasta di berbagai perusahaan yang ada di Bojonegoro, yakni pencairan dana program bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah Rp600.000.
. BPR Bank Daerah Bojonegoro, telah mencairkan sejumlah Rp 13.345.700.000 yang akan digunakan untuk mendukung sektor pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah / UMKM di Bojonegoro di tengah pandemi untuk bangkit.
Pandemi covid-19 yang mewabah membatasi pergerakan arus modal, barang dan aktifitas warga. Hal tersebut mengakibatkan kinerja sektor ekonomi menjadi terganggu alias tidak bisa berjalan dengan lancar.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Daerah Bojonegoro yang sebagian 100 persen sahamnya milik Pemerintah Daerah, turut andil memberikan fasilitas berupa pinjaman untuk Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa (Perades) berupa Surat Keputusan (SK).
Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5.000.000 akan cair pada 25 Agustus 2020.
Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Kabupaten Bojonegoro, berikhtiar melindungi dan kesejahteraan tenaga pendidik Madrasah / Sekolah di bawah naungan PC LP Ma'arif NU Bojonegoro.
Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600.000 kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5.000.000.
Meningkatkan kualitas kapasitas lembaga desa, melalui Badan Permusyawarahan Desa (BPD) se Kecamatan Purwosari, Rabu (12/8/2020) perwakilan BPD di 12 desa di Kecamatan tersebut mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Pendopo kecamatan setempat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, belum menerima laporan dari masyarakat maupun desa terkait wilayah yang mengalami kekeringan atau kesulitan air dampak musim kemarau saat ini.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 menegaskan bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.