#blokBojonegoroTV
Penyerahan Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
Penyerahan Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
Penyerahan Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Surabaya II melalui Bupati Bojonegoro menggelar serah terima sertifikat tanah kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (23/09/2020).
Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto, menerima sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (23/9/2020).
Klaim pasien Covid 19 di Jawa Timur mencapai 1 triliun lebih. Hal itu dikatakan Deputi BPJS Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa, kepada blokBojonegoro.com usai penyerahan penghargaan UHC BPJS kesehatan, Rabu (23/9/2020) di Gedung Pemkab Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi warganya, salah satu upayanya yakni mengikutsertakan penduduknya dalam BPJS Kesehatan. Bahkan dengan upaya memberikan jaminan kesehatan itu, Pemkab Bojonegoro akhirnya mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan penghargaan atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan. Penyerahan penghargaan itu, langsung kepada Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah dari dr. I Made Puja Yasa selaku Kepala Deputi direksi wilayah Provinsi Jawa Timur.
Dampak kemarau, kini mulai dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro, bahkan beberapa wilayah sudah mengalami kesulitan air bersih untuk memenuhi kebituhan sehari-harinya. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, telah mencatat sudah ada 31 dusun di 19 Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, telah terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih akibat musim kemarau yang telah terjadi.
Kantor Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Bojonegoro melakukan inovasi pelayanan di masa pandemi Covid-19, sehingga tetap memberikan kenyamanan bagi para peserta.
Seribuan tangki air bersih disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan saat musim kemarau ini.
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Bojonegoro rupanya terus dipantau DPRD Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya pelaksana program sempat ditegur wakil rakyat, namun sampai sekarang ini tidak ada perubahan agar penerima manfaat tidak dirugikan.