Anggaran Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang bersumber dari APBD Jatim 2018 untuk guru madrasah diniyah dan santri se-Jawa Timur mencapai Rp11,5 miliar.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Bojonegoro, semakin melebarkan sayap untuk menyasar seluruh perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro. Tahun ini, BPJS-TK menargetkan seluruh perangkat desa di Kota Ledre sudah menjadi peserta.
Penyedia layanan kesehatan Rumah Sakit Islam (RSI) Aisiyah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro terhitung mulai 1 April 2018 hingga waktu yang belum ditentukan akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama (PKS) periode 2018 ini.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro menyambut positif, pertemuan yang dilakukan dengan anggota DPRD Bojonegoro yang mendorong agar GTT itu diikutsertakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 atau dulu sering disebut 'Prona' dari pemerintah Joko Widodo saat ini semakin canggih. Sebab, pengukuran tanahnya bisa dilakukan langsung dengan satelit GPS.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.
Asupan modal untuk usaha sangatlah dibutuhkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, tidak heran jika produk perbankan berupa pinjaman atau kredit modal usaha menjadi pilihan untuk memperoleh modal.
Masih belum sepenuhnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ke Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), nantinya akan berdampak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan diterima.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro menggelar acara Costumer Gathering dengan beberapa perusahan pemberi kerja dan badan usaha di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan dan Tuban.
Tanah asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang jumlahnya ratusan tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro, seluruhnya belum bersertifikat. Untuk itu pada tahun 2018 ini, tanah asset tersebut akan diajukan ke Badan Pertanahaan Nasional (BPN) Bojonegoro untuk pengajuan pembuatan sertifikat.