DKC CBP KPP Gelar Diklat
Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Corb Brigade Pembangunan (CBP) Corp Pelajar Putri (KPP) Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU, mengelar Pendidikan dan Latihan Kelembagaan di Desa Kedungsari Kecamatan Temayang.
Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Corb Brigade Pembangunan (CBP) Corp Pelajar Putri (KPP) Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU, mengelar Pendidikan dan Latihan Kelembagaan di Desa Kedungsari Kecamatan Temayang.
Di musim hujan dengan curah yang tinggi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, mehimbau bagi masyarakat yang berada di wilayah bantaran hutan untuk mewaspadai bencana banjir bandang.
Pengurusan biaya pembuatan sertifikat tanah dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro tidak dipungut biaya alias gratis. Meski begitu banyak warga Desa Karangsono, Kecamatan Dander yang mengatakan bahwa pembuatan sertifikat tanah itu tidak sepenuhnya gratis.
Badai siklon tropis dahlia yang terjadi beberapa hari kemarin di Jawa Timur juga berdampak di Kabupaten Bojonegoro. Yaitu meningkatnya intensitas hujan di Kota Ledre.
Terakit wacana untuk menerapkan cost sharing akibat defisit yang terlalu tinggi yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Humas Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Sosodor Djatikoesomo, Thomas Djaja mengungkapkan, tidak tahu persoalan tersebut. Namun menurutnya, sampai saat ini biaya untuk penyakit katastropik masih ditanggung BPJS Kesehatan.
Akhir Desember 2018, target Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro bisa mencover seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Hal itu meninggat di tahun 2019 sebanyak 100% masyarakat harus tercover JKN-KIS.
Rencana Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak menanggung 8 penyakit katastropik membuat resah banyak orang. Kedelapan penyakit tersebut diantaranya jantung, kanker, stroke, leukimia, ginjal, talesemia, hipatitis, hemofilia.
Selain jumlah iuran yang diterima tidak sesuai dengan biaya pelayanan kesehatan, tingginya defisit pada BPJS Kesehatan dipengaruhi peserta kategori mandiri dan perusahaan yang menunggak membayar premi kepesertaan mulai satu bulan hingga tiga bulan. Hal ini mengancam terganggunya keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.
Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro mengalami defisit yang cukup tinggi. Hal itu dipegaruhi karena penerimaan dari peserta mandiri lebih rendah dibanding pengeluarannya. Sampai akhir Oktober kemarin klaim tarif mencapai 465 persen dibanding dengan iuran atau defisit sebesar Rp151.609.980.195.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik telah menginjak tahun ke 4 yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai Universal Health Couverage (UHC) yang ditargetkan tercapai pada 1 Januari 2019 mendatang.