Penyedia layanan kesehatan Rumah Sakit Islam (RSI) Aisiyah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro terhitung mulai 1 April 2018 hingga waktu yang belum ditentukan akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama (PKS) periode 2018 ini.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro menyambut positif, pertemuan yang dilakukan dengan anggota DPRD Bojonegoro yang mendorong agar GTT itu diikutsertakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro menggelar acara Costumer Gathering dengan beberapa perusahan pemberi kerja dan badan usaha di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan dan Tuban.
Selain pegawai honorer Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketanakerjaan (BPJS-TK) Bojonegoro juga menyasar seluruh perangkat Desa di Kota Ledre. Dari jumlah 419 di 28 Kecamatan, baru ada 20 desa yang sudah tercatat sebagai peserta.
Dalam rangka mencapai Universal Health Couverage (UHC) pada 1 Januari 2019 mendatang, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro meluncurkan Mobile Customer Service (MCS) ke pelosok-pelosok kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Sebagai penyedia jasa layanan perhotelan Fave Hotel Kabupaten Bojonegoro yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No.151, Klangon Kabupaten Bojonegoromenjadi salah satu badan usaha yang telah bergabung ke dalam Program JKN-KIS sejak tahun 2016 silam.
BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro terus melakukan sosialisasi untuk bisa meningkatkan kepesertaan. Perusahaan dan badan usaha lain wajib mendaftarkan karyawan di BPJS Kesehatan, jika tidak melakukan hal tersebut akan dikenakan denda yang cukup tinggi.
Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit yang tidak sedikit. PT Askes saat ini hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah. Ada tiga opsi untuk mengurangi defisit di antaranya kenaikan premi, kemudian mengurangi manfaat dan subsidi dari pemerintah.
Beredarnya informasi bahwa BPJS Kesehatan tak lagi menanggung semua biaya delapan penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia, disikapi BPJS Bojonegoro.