Akhir bulan ini, badan usaha yang dibentuk untuk menangani keikutsertaan saham Pemkab Bojonegoro (Participating Interest/PI) 10% di operasi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Cepu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) harusnya menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, hingga kini masih belum jelas kapan dilakukan.
Sebagai langkah memajukan dan mendorong inovasi serta memotivasi pemerintahan desa agar menjadi berdaya, Pemkab Bojonegoro akan menggelontorkan dana untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis pariwisata dan agrobisnis.
Penguatan perekonimian di daerah pedesaan dirasa bertumpu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan salah satu BUMDes di Kabupaten Bojonegoro masuk lima besar se-Pulau Jawa.
Sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat), Mahasiswa Universitas Bojonegoro (Unigoro) membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bank sampah di Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Hal itu dilakukan saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unigoro di desa tersebut.
Setelah dibahas Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro disetujui. Hal itu ditandai dengan tandatangan pimpinan DPRD dan eksekutif melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/8/2017).
Sebagai upaya mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sukoharjo. Para wakil rakyat itu belajar proses pembangunan jalan dan proses lelang kepada Pemkab Sukoharjo, Rabu (10/8/2017).
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bojonegoro perlu dimaksimalkan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Kamis (10/8/2017).
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) dianggap Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro, tak produktif. Hal ini disampaikan Ketua Umum Ahmad Syahid, setelah melihat kinerjanya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Carrefour, bersamaan dengan lounching PT Mitra Bumdes Nusantara, dan penandatanganan MoU antara Perum Bulog dengan kopelindo beserta 8 Kabupaten. Prosesi tersebut diadakan di ballroom 2 JS Luansa Hotel Jakarta.
Keberadaan pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) atau yang akrab disebut pendamping desa di Kabupaten Bojonegoro sangat membantu pemerintahan desa. Namun kementerian desa mengintruksikan agar memperioritaskan empat kegiatan dalam pendampingannya.