idak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pendirian usaha bidang pariwisata di Bojonegoro, dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.
Memasuki tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak dan penetapan pasangan calon (Paslon) di Kabupaten Bojonegoro. Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Arh Redinal Dewanto mengintruksikan untuk para prajurut dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kodim agar menjaga netralitas.
Kekurangan guru di Kabupaten Bojonegoro memang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit, sehingga keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) bisa dikatakan punya andil penting untuk kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.
Setelah tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi partai politik (Parpol). Namun parpol yang diverifikasi itu jika masih ada kekurangan, akan diberikan kesempatan untuk perbaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono yang maju menjadi Bakal Calon Bupati Bojonegoro, dipastikan posisinya akan diisi pelaksana tugas (plt). Dimungkinkan posisi strategis di lingkup Pemkab Bojonegoro itu akan diisi Nurul Azizah, yang kini menjabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro.
Pesta demokrasi masyarakat Bojonegoro yang akan dilaksanakan bulan Juni 2018 mendatang, dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2023, diharapkan semua masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, tidak terkecuali anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro.
Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kabupaten Bojonegoro, potensi konflik dimungkinkan saja terjadi. Sehingga Foum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro berkomitmen bersama untuk menjaga stabilitas daerah.
Dari empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan bertarung di Pilkada Bojonegoro 2018, pasangan Anna Muawanah dan Budi Irawanto tercatat paling tajir atau memiliki harta melimpah dibanding pasangan lain. Itu terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) diimbau untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh. Sehingga diperoleh data pemilih secara utuh.
Kampanye di media sosial (Medsos) dimungkinkan akan dilakukan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, tetapi akun Medos para calon tersebut harus terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro. Meskipun KPU tidak membatasi jumlah Medsos yang digunakan Paslon untuk berkampanye di dunia maya itu.